Coaching Clinic : Hasil Audit BPK Belum Ada, LKPJ Rohul Diragukan DPRD

Pertemuan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Mulyana dan Pimpinan DPRD Rokan Hulu Nurkhalis bersama 17 orang anggota Pansus LKPJ. Adapun tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi atas LKPJ Bupati Rohul TA 2012, agar rekomendasi yang akan diberikan DPRD kepada Bupati Rohul berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pansus menyampaikan bahwa LKPJ Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Rokan Hulu telah disampaikan dan telah diterima oleh Pansus LKPJ. Namun Hasil Audit BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Rohul   sampai saat ini belum diterima sehingga menimbulkan keraguan bagi Pansus LKPJ untuk melakukan pembahasan. Pansus LKPJ hanya memiliki waktu selama sebulan untuk melakukan pembahasan sehingga akan sulit dicapai jika harus menunggu hasil audit terlebih dahulu dan apakah LKPJ merupakan salah satu syarat untuk menyusun RAPBD Murni atau RAPBD Perubahan.

Untuk menjawab keraguan itu  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Mulyana dan Kepala Bidang APD Rustam bersama tim menyampaikan  beberapa solusi. Dalam penyampaian tersebut disampaikan bahwa tidak ada aturan yang menyatakan bahwa LKPJ merupakan syarat untuk menyusun RAPBD dan RAPBDP.  LKPJ merupakan pertanggungjawaban Bupati atas pelaksanaan RKPD tahun yang bersangkutan, untuk menunjukkan kinerja dari Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi pada tahun tersebut. Namun, apabila dalam LKPJ tersebut, terdapat hal-hal yang signifikan yang mempengaruhi tentang penetapan RAPBD atau RAPBDP,  DPRD dapat menyatakan dalam pandangannya hal-hal apa saja yang dipersyaratkan dalam menyusun APBD pada masa yang akan datang untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan .

Terkait dengan hubungan hasil audit dengan LKPJ, tidak ada ketentuan yang mengharuskan data-data yang disajikan dalam LKPJ yang secara umum data-datanya bersumber dari Laporan Keuangan yang terlebih dahulu diaudit oleh BPK-RI. Memang sebaiknya untuk menjamin kepastian angka-angka yang disajikan harus terlebih dahulu diaudit oleh BPK-RI. Namun karena ketentuan memperkenankan paling lambat 3 bulan setelah berkhirnya tahun anggaran, LKPJ dan Laporan Keuangan dapat diserahkan, tentunya penyampaiann LKPJ tidak mesti menunggu hasil audit dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemda. Sebagai langkah antisipasi ke depan dalam penyajian Laporan Keuangan secara cepat dan akurat dapat dilakukan oleh Pemda dengan menerapkan suatu system informasi seperti SIMDA atau program lainnya, supaya audit segera dilakukan BPK-RI, dan Pemda dapat menyajikan data yang akurat, karena telah melalui proses audit dari BPK-RI. Dalam kondisi saat ini apabila DPRD belum memutuskan selama 30 hari sejak diterimanya LKPJ, maka Pemda berhak menyimpulkan bahwa LKPJ seluruhnya diterima atau tidak dimana  terdapat catatan dari DPRD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 pasal 23 ayat 6.