Quality Assurance Perhitungan Pajak dalam Aplikasi SIMDA Gaji

Bermula dari pertemuan koordinasi antara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Pertemuan tersebut salah satunya membicarakan ketaatan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang masih rendah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau menyodorkan gagasan untuk melakukan validasi perhitungan PPh Pasal 21 dalam daftar gaji pemda yang dilakukan oleh Kanwil DJP atau tim gabungan dan solusinya jika perhitungan pajak tersebut banyak yang tidak sesuai peraturan maka pemda diharuskan mengembangkan sistim aplikasi penggajian yang perhitungan pajaknya sesuai aturan atau mengimplementasikan aplikasi SIMDA Gaji yang dikembangkan oleh BPKP.

Gayung bersambut, Kanwil DJP Riau untuk dapat merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar mengimplementasikan aplikasi SIMDA Gaji maka perlu diyakini terlebih dahulu apakah perhitungan PPh Pasal 21 dalam aplikasi SIMDA Gaji sudah sesuai peraturan atau belum. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 tim Kanwil DJP Provinsi Riau mengirimkan timnya sebanyak 3 orang untuk melihat aplikasi tersebut terutama yang menyangkut perhitungan PPh pasal 21. Tim tersebut merupakan bagian dari tahapan quality assurance perhitungan pajak sesuai permintaan. Demo aplikasi SIMDA Gaji beserta penjelasan cara perhitungannya disampaikan Kepala Bidang APD BPKP Provinsi Riau yang dikemas dalam kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). Terdapat 6 titik kritis perhitungan PPh pasal 21 dalam daftar gaji yang perlu dicermati yaitu :

Pertama, kepemilikan NPWP bagi PNS akan mempengaruhi besaran potongan pajak 20% lebih tinggi dari tunjangan pajak. Keberadaan NPWP harus ter-cover dalam aplikasi disamping itu selama ini tunjangan pajak selalu sama dengan potongannya tanpa melihat kepemilikan NPWP. Tunjangan pajak diberikan untuk tarif normal sedangkan potongan pajak harus melihat keberadaan data NPWP.

Kedua, pengenaan tarif progresif dimana dalam perhitungan pajak, jumlah penghasilan harus disetahunkan dan untuk level penghasilan tertentu seperti untuk kepala dinas akan kena dua jenis tarif pajak (5% dan 15%).

Ketiga, penentuan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) didasarkan atas posisi tanggungan per 1 Januari tahun takwim. Perubahan jumlah tanggungan dalam tahun berjalan seiring dengan penambahan jumlah tunjangan (tunjangan suami/istri, tunjangan anak dan tunjangan beras) tidak mempengaruhi besaran PTKP.

Keempat, PTKP atas wanita kawin sebesar untuk dirinya sendiri tanpa melihat jumlah tanggungan atau tunjangan suami/anak dalam daftar gaji kecuali pegawai tersebut dapat menunjukan surat keterangan minimal dari kantor kecamatan bahwa suaminya tidak memiliki penghasilan tetap. Pada kasus suami-istri PNS dimana gaji istri lebih tinggi dari gaji suami, biasanya tunjangan suami dan tunjangan anak masuk dalam daftar gaji istri maka PTKP dalam perhitungan daftar gaji isti adalah hanya untuk dirinya sendiri sebaliknya PTKP dalam daftar gaji suami harus memasukan istri dan jumlah anak.

Kelima, perhitungan pajak atas gaji ke-13 berbeda dengan perhitungan pajak atas gaji bulanan dan hasilnya selalu lebih tinggi, bahkan dapat mencapai 3 kali lipat untuk level penghasilan tertentu dari pajak atas gaji bulanan. Hal ini disebabkan iuran pensiun tidak dijadikan pengurang penghasilan kotor dan pengenaan tarif progresif.

Keenam, perhitungan pajak atas gaji bulan Desember berbeda dengan perhitungan pajak atas gaji bulanan. Gaji Januari sampai Desember dijumlahkan termasuk gaji ke-13 dan rapel jika ada selanjutnya dihitung pajaknya, hasilnya dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong selama bulan Januari sampai dengan November.

Jika ke-6 point diatas tidak dilaksanakan maka sangat mungkin pajak yang selama ini dibayar terlalu rendah dan semua yang diuraikan diatas sudah terakomodasi dan dipaparkan dari aplikasi SIMDA Gaji termasuk ketersediaan form 1721-A1 yang merupakan lampiran SPT PPh Pasal 21 orang pribadi yang wajib dibuat oleh bendahara pengeluaran. Tim Kanwil DJP Riau memberi masukan bahwa form lampiran SPT PPh Pasal 21 orang pribadi khusus pegawai negeri seharusnya form 1721-A2 namun secara umum mengapresiasi aplikasi ini dan akan melaporkan hasil pelaksanaan tahap awal kegiatan quality assurance kepada Kepala Kanwil DJP Riau untuk dibahas dengan para pejabat struktural dan fungsional.

 

(Tim Humas BPKP Riau-rst)