Demikian disampaikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah, Iman Bastari saat membuka acara “Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertemuan Forum Bersama (Forbes) APIP” yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau pada tanggal 20 Mei 2013 hingga 24 Mei 2013 di Hotel Pangeran Pekanbaru. Bimtek yang dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau, Mulyana serta narasumber Kepala Pusdiklatwas BPK RI, Cris Kuntadi dan Mantan Direktur Keuangan TVRI, Antar Sianturi. Acara ini diawali dengan laporan pelaksanaan penyelenggaraan diklat oleh ketua panitia bimtek, Rustam, SE (Kepala Bidang APD pada BPKP Riau).

Bimtek yang diikuti oleh 93 orang yang terdiri dari: Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), Peserta Forbes APIP (Inspektur dan Irban/Sekretaris), peserta Bimtek (anggaran, perbendaharaan dan akuntansi). Acara ini bertujuan untuk menghasilkan SDM yang memahami proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam rangka mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Sementara untuk Forbes APIP, diharapkan dapat terbentuk Formasi Kepengurusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) wilayah Provinsi Riau dan menghasilkan kesepakatan yang berupa program kerja dan jadwal kegiatan asosiasi dalam rangka menghasilkan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP untuk mencapai target nasional yaitu 60% Pemda dengan Opini WTP pada tahun 2014 mendatang.

Deputi menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Good Governance perlu adanya TARIF yaitu: Transparency, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Accountability, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan keuangan  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Responsibility, diperlukan adanya pertanggungjawaban terhadap tugas-tugas dan pihak yang dilayani yaitu para stakeholders. Independence, tidak memihak kepada salah satu pihak. Fairness, dalam menjalankan programnya, pemerintah harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan yang didasarkan pada asas kesetaraan dan kewajaran.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi diklat oleh Kepala Pusdiklat BPK RI, Cris Kuntadi dengan materi “Kewajaran LKPD Dalam Perspektif Eksternal Auditor”, serta pemaparan SPIP dan mind setting oleh Mantan Direktur Keuangan TVRI, Antar Sianturi.

(Tim Humas BPKP Riau)