Para pengelola keuangan Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai beramai-ramai ke Aula BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru. Bimtek SIA BLUD yang diberikan BPKP Riau menjadi penyemangat mereka untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi dalam menyehatkan masyarakat.
Baca selengkapnya..Gubernur akui peran BPKP membantu akuntabilitas pemda-pemda di Riau. Lebih jauh lagi, agar lebih banyak para akuntan membantu pemdanya, Gubernur persilakan para akuntan masuk berkarir di Pemprov Riau.
Baca selengkapnya..Pergantian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris di PTPN 5 diharapkan tidak mengganggu pencapaian penilaian GCG yang sudah sangat tinggi pada periode lalu. BPKP Riau diminta turut mendorong tatakelola di perusahan plat merah itu.
Baca selengkapnya..Korwas Investigasi BPKP Riau dilantik pada Kamis 6 April 2016 lalu. Diharapkan mempertahankan, bahkan kalau bisa meningkatkan, kinerja pendahulunya.
BPKP Riau punya Korwas Investigasi baru.
Baca selengkapnya..
Keluarnya beleid PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merasionalisasi jabatan struktural di Pemda, ditambah Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2016 yang membuka inpassing ke jabatan fungsional, menyebabkan banyak mantan struktural dengan golongan tinggi tanpa diklat JFA beralih menjadi fungsional auditor dan menempati peran auditor yang lebih tinggi daripada pegawai yang telah mengikuti diklat JFA. Perlu penataan kembali.
PRODUK LAYANAN |
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah |
Bidang Investigasi |
Bidang Instansi Pemerintah Pusat |
Bidang Akuntan Negara |
Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP |
Bagian Umum |
PROFIL |
Tugas Pokok dan Fungsi |
Struktur Organisasi |
Dukungan Sumber Daya Manusia |
Kata Pengantar |
Visi dan Misi |
Wilayah Pengawasan |
RINGKASAN INFORMASI KINERJA |
Laporan Kinerja |
RINGKASAN PROGRAM KEGIATAN |
Rencana Strategis Perwakian BPKP Provinsi Riau Tahun 2020-2024 |
Perjanjian Kinerja |
Rencana Kinerja |
Rencana Aksi Kinerja |
Indikator Kinerja Utama 2020-2024 |
LAPORAN KEUANGAN AUDITED |
Laporan Keuangan Audited |
STANDAR LAYANAN PUBLIK |
Prosedur Layanan Informasi Publik |
Prosedur Layanan Permohonan Bantuan Kedinasan |