09.819 - Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Praktik di Indonesia

ABSTRAKSI

Fenomena akuntabilitas muncul pada awal reformasi sebagai dampak ketidakpuasan masyarakat akan ketidakmampuan pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas secara konsisten. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah menerbitkan Inpres 7 Tahun 1999, dan paket perundangan pengelolaan keuangan negara yaitu UU 17 Tahun 2003 maupun UU 1 Tahun 2004 maupun peraturan perundangan turunannya.

Dengan terbitnya beberapa peraturan terkait dengan perencanaan, penganggaran, pemantauan, maupun evaluasi yang melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah yaitu Kementerian Negara Keuangan, Kementerian Negara PPN, dan Kementerian Negara PAN yang berkibat pada ketidakjelasan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai akuntabilitas Keuangan Negara di Indonesia ditinjau dari peraturan perundangan yang mendukungnya serta gambaran mengenai praktik akuntabilitas di Amerika.

Dilihat dari peraturan perundangan yang telah diterbitkan dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/ pertanggungjawaban. Peraturan yang diterbitkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan nasional adalah UU 17 Tahun 2003, PP 20 Tahun 2004, PP 21 Tahun 2004, UU 25 Tahun 2006, PP 39 Tahun 2006, dan PP 40 Tahun 2006. Untuk pelaksanaan kegiatan mengacu pada UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, dan PP 80 Tahun 2008. Sedangkan untuk kegiatan pelaporan/pertanggungjawaban adalah Inpres 7 Tahun 1999, UU 17 Tahun 2003, PP 20 Tahun 2004, PP 21 Tahun 2004, PP 8 Tahun 2006, dan PP 39 Tahun 2006.

Hasil dari penelahaan peraturan tersebut di atas adalah:

• belum diaturnya metode pengintegrasian laporan keuangan dengan laporan kinerja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadikan akuntabilitas keuangan negara masih bersifat partial.
• belum tergambarnya hubungan pengukuran kinerja dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan Inpres 7 Tahun 1999 dengan pemantauan dan evaluasi berdasarkan PP 20/PP 21/PP 39.
• terdapat kerancuan kewenangan khususnya menyangkut instansi yang bertanggungjawab terhadap pengukuran kinerja (pemantauan, evaluasi), untuk kepentingan perencanaan, keputusan anggaran maupun pertanggungjawaban APBN/D.

Kata Kunci: akuntabilitas, keuangan negara, laporan keuangan, laporan kinerja