Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

08.1047 - Implementasi Manajemen Risiko di Pusdiklatwas

LHT-1047/LB/2008 Tanggal 27 November 2008

 

ABSTRAKSI

Manajemen Risiko saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi setiap organisasi terlebih pada kondisi dan persaingan yang terus berkembang yang menghadapkan organisasi pada berbagai risiko dalam menjalankan kegiatannya. Untuk dapat bertahan sekaligus mampu memenuhi harapan stakeholdernya organisasi harus mampu mengelola berbagai risiko yang akan dihadapi di masa datang dengan baik.

Instansi Pemerintah sama halnya dengan organisasi swasta tidak luput dari berbagai risiko dalam menjalankan kegiatannya khususnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Risiko yang dihadapi organisasi sektor publik berbeda dengan risiko pada organisasi swasta. Selain karena tugas dan fungsi organsasi sektor publik yang unik dibandingkan dengan organisasi swasta juga karena misi yang diemban oleh organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Namun demikian meskipun risiko yang dihadapi oleh organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta, pada dasarnya sama bahwa risiko selalu terkait dengan ketidakpastian akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Pusdiklatwas BPKP sebagai unit kerja di lingkungan BPKP yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan turut mendukung terwujudnya visi BPKP melalui upaya peningkatan kapasitas SDM. Dalam mewujudkan visinya “Menjadi Lembaga Unggulan Diklat Di Bidang Pengawasan”, Pudiklatwas tentunya tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin akan dihadapi dalam menghasilkan SDM pengawasan yang profesional.

Risiko yang dihadapi oleh Pusdiklatwas BPKP jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mengganggu tercapainya tujuan organisasi. Mengelola risiko dengan melakukan identifikasi risiko di tahap awal dan merencanakan bentuk penanganan yang tepat merupakan pilihan yang sudah diputuskan oleh manajemen Pusdiklatwas BPKP meskipun landasan hukum yang mewajibkan instansi pemerintah di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko (MR) secara formal belum tersedia.

Identifikasi risiko di Pusdiklatwas BPKP dilakukan dengan menggunakan tiga skenario yaitu Pusdiklatwas sebagai instansi pemerintah murni, Pusdiklatwas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) penuh dan Pusdiklatwas sebagai BLU bertahap. Hasil identifikasi risiko menunjukan bahwa Pusdiklatwas BPKP memiliki berbagai risiko yang harus dikelola yang dikelompokan berdasarkan sumber risiko yaitu orang, barang, uang dan sistem dan prosedur. Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) diidentifikasi bahwa risiko yang terjadi kebanyakan bersumber dari orang antara lain adalah risiko terkait dengan widyaiswara/ Instruktur terutama dalam hal kompetensi, kehadiran, variasi mengajar, ketersediaan, dan kecukupan jumlah. Risiko lain yang perlu untuk dikelola adalah risiko barang yaitu risiko terkait dengan bahan ajar/modul yang kurang up to date sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan terkini. Resiko terkait dengan perubahan Pusdiklatwas kedepan dengan menjadi BLU adalah risiko reputasi. Karena jika Pusdiklatwas BPKP tidak mampu menjaga kinerjanya maka status BLU tersebut dapat dicabut kembali.


Share