Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

08.843 - Risk Assessment di Lingkungan BPKP

Nomor: LHT-843/LB/2008 Tanggal 12 September 2008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah dan paket undang-undang keuangan negara, kedudukan dan keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah mulai dipertanyakan. Ada yang berpendapat agar BPKP dibubarkan saja, digabung dengan lembaga pemeriksa lain, dibatasi kewenangannya, dan ada pula yang menginginkan BPKP tetap seperti semula.

Ketidakpastian yang selama ini terus mengganggu BPKP akan terjawab dengan keluarnya Peraturan Presiden atau ketentuan lainnya yang mengatur kewenangan BPKP. Akan tetapi, apakah masih ada ketidakpastian setelah ini? Berangkat dari pemikiran demikian, maka diperlukan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi risiko jika BPKP menjalankan perannya sebagai auditor Presiden dengan kewenangan yang dimiliki sekarang, yang bertugas mengawal akuntabilitas Presiden.

Tujuan dari pengembangan ini adalah mengidentifikasi risiko maupun peluang strategis di BPKP dalam menjalankan peran sebagai auditor Presiden. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pengembangan ini adalah diperolehnya daftar risiko maupun peluang yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan BPKP dalam rangka menerapkan manajemen risiko di lingkungan BPKP.

Pengembangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana persepsi menjadi dominan dalam mengidentifikasi risiko dan peluang. Pendekatan kualitatif digunakan karena yang diperlukan adalah deskripsi awal atas risiko, dimana prosesnya banyak menggunakan eksplorasi atas literatur dan wawancara. Pendekatan kualitatif sering digunakan pada proses risk assessment yang baru pertama kali dilakukan. Dari sisi pandang manajemen risiko, pendekatan kualitatif digunakan bila pendekatan kuantitatif sulit dilakukan karena data kuantitatif belum ada ( unavailable ), dan umumnya digunakan pada proses risk assessment yang baru pertama kali dilakukan.

Secara umum, risiko strategis di BPKP mencakup risiko eksternal dan internal. Risiko eksternal yang menonjol adalah risiko berkaitan dengan mandat legal atau kewenangan BPKP. Sedangkan risiko internal yang menonjol adalah risiko berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) BPKP. Dengan metode kajian pustaka dan wawancara diperoleh 34 risiko strategis di lingkungan BPKP, terdiri dari 16 risiko eksternal dan 18 risiko internal, di antaranya ada yang satu dengan lainnya saling berkaitan.

Selain itu, dengan metode yang sama, juga diperoleh enam peluang strategis di lingkungan BPKP, terdiri dari tiga peluang eksternal dan tiga peluang internal, yaitu peluang adanya dukungan stakeholders , membina networking dengan stakeholders , dan hasil kerja yang lebih diakui (peluang eksternal), serta peluang kompetensi SDM, perubahan mindset pegawai, dan peluang kemampuan untuk menyesuaikan diri (peluang internal).

Dengan metode kajian pustaka dan wawancara diperoleh 3 risiko strategis di lingkungan BPKP, yaitu risiko mandat legal, risiko perubahan politik , dan risiko kapabilitas . Risiko-risiko strategis tersebut terdiri dari 16 risiko ekternal dan 18 risiko internal.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat direspon sebagai subsequent event dalam risk assessment ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi kembali risiko-risiko di lingkungan BPKP terkait dengan peran baru BPKP.

Agar lebih efektif, manajemen risiko perlu mendapatkan dukungan dari pegawai BPKP terutama di tataran pimpinan. Dukungan tersebut dapat berbentuk komitmen dan kebijakan untuk mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan BPKP, dalam rangka membangun good governance di BPKP.

 


Share