Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

08.798 - Bedah Rencana Stratejik BPKP Tahun 2006 - 2010

KAJIAN BEDAH RENCANA STRATEJIK BPKP 2006-2010
Nomor: LHT-798/LB/2008, Tanggal 5 September 2008

ABSTRAKSI
Perencanaan stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul serta mengandung visi, misi, tujuan/sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Alur pikir renstra, yaitu mulai dari penetapan visi sampai kepada penetapan kegiatan serta indikator ukuran keberhasilan, merupakan rangkaian penetapan yang harus dimiliki dan dilakukan oleh organisasi di dalam penyusunan renstra. Oleh karenanya renstra yang disusun hendaknya memiliki kesesuaian diantara unsur di dalamnya dengan tujuan.

Memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tanggal 19 Januari 2005 yang mewajibkan seluruh kementerian/lembaga dalam penyusunan perencanaan stratejiknya dengan berpedoman pada RPJMN 2004-2009, BPKP telah menyusun renstra tahun 2006-2010 yang terakhir di revisi dan ditetapkan dengan surat keputusan kepala BPKP nomor: KEP-1022/K/SU/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Rencana Strategis Tahun 2006- 2010 (revisi) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Tujuan dilakukannya kajian atas renstra BPKP 2006-2010 (revisi) untuk melihat apakah penyusunan renstra BPKP 2006-2010 telah berpedoman kepada RPJMN? Disamping itu kajian dilakukan juga untuk mengetahui apakah unsur-unsur dalam renstra telah sesuai satu dengan lainnya dan renstra perwakilan BPKP merupakan turunan langsung/bagian dari renstra BPKP.

Dari studi literatur/peraturan-peraturan dan dokumen yang terkait serta dari hasil wawancara yang terhadap beberapa narasumber, baik dari intern BPKP maupun dari ekstern, diperoleh simpulan sebagai berikut:

  1. Renstra BPKP dan RPJM

Ada dua prioritas pembangunan yang merupakan domain BPKP yaitu penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pengelolaan BUMN. Visi BPKP sebagai auditor intern pemerintah dikaitkan dengan peran BPKP untuk mengawal RKP yang merupakan turunan RPJM, berarti mencakup prioritas pembangunan dalam RPJM.

RPJM tidak terukur, sedangkan untuk menentukan keberhasilan dalam rangka pengawalan RKP perlu adanya pembobotan terhadap agenda pembangunan yang perhitungannya didasarkan atas keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan. Dalam RPJM juga tidak ditetapkan indikator kinerja yang hendak dicapai.

  1. Kesesuain Unsur-Unsur Renstra BPKP

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan unsur-unsur renstra, yaitu terutama kesesuaian dalam penentuan misi, tujuan stratejik dan program. Renstra BPKP agar dievaluasi kembali dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dijadikan acuan guna penetapan misi, tujuan stratejik dan program yang sejalan serta selaras dalam rangka pencapaian visi BPKP dalam penyusunan renstra berikutnya dan disesuaikan dengan PP SPIP.

  1. Renstra Perwakilan BPKP

Penyusunan renstra oleh perwakilan BPKP secara umum telah mengacu kepada renstra BPKP dengan beberapa penyesuaian. Namun terdapat pernyataan misi beberapa perwakilan ada yang masih mengacu kepada renstra BPKP sebelum revisi atau pernyataan misi sepenuhnya mengikuti pernyataan misi BPKP Pusat. Pernyataan visi dan misi perwakilan seharusnya disesuaikan dengan lingkup pengawasan yang merupakan tanggungjawab perwakilan BPKP.


Share