Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

08.026 - Penerapan E-Governance Di Lingkungan BPKP

Nomor : LHP-026/LB/2008, Tanggal 18 Januari 2008

ABSTRAKSI

Isu mengenai e-Governance di dunia internasional dewasa ini bergulir cukup pesat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menimbulkan peningkatan tuntutan publik atas perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah. Berbagai negara telah melakukan serangkaian upaya untuk menerapkan sejumlah prinsip-prinsip Good Governance dan memanfaatkan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan e-Governance. Dalam berbagai tulisan dan paparan yang di upload di internet terlihat adanya bahasan yang cukup ramai menyangkut e-Government dan e-Governance.

Wacana tentang Good Governance sektor publik di Indonesia telah mulai dikembangkan oleh beberapa pihak walaupun secara formal belum ada kebijakan pemerintah berkenaan dengan keharusan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan. Isu e-Governance relatif masih jarang dibahas di Indonesia, namun demikian pemerintah telah memperkenalkan e-Government melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

BPKP dengan visi “Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik dan Bersih” secara proaktif berupaya mendorong terciptanya Good Governance dan e-Governance di lingkungan pemerintah. Sebagai salah satu wujud dari upaya mewujudkan e-Governance di lingkungan pemerintah, Puslitbangwas BPKP melakukan kajian mengenai konsep-konsep e-Governance serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkannya di lingkungan BPKP, sebagai langkah awal penerapan e-Governance di Indonesia.

Kajian ini dilakukan melalui studi literatur untuk memperoleh gambaran mengenai konsep-konsep e-Governance yang berkembang baik di dunia internasional maupun dalam lingkup nasional serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BPKP untuk menerapkan konsep e-Governance di lingkungan BPKP. Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan BPKP untuk pengambilan kebijakan dalam penerapan e-Governance di lingkungan BPKP.

Kajian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Sampai saat ini belum ada pembahasan formal mengenai pengembangan e-Governance di lingkungan BPKP.
  2. E-Government BPKP dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh BPKP untuk menyampaikan informasi dan jasa kepada stakeholders secara online melalui jaringan elektronik (internet) sehingga stakeholders dapat mengakses informasi dan layanan BPKP secara lebih cepat dan praktis.
  3. E-Governance BPKP dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh BPKP untuk memungkinkan stakeholders dapat berinteraksi dengan BPKP dan stakeholders dapat ikut serta memberi kontribusi berupa ide atau saran untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi penyampaian layanan publik oleh BPKP.
  4. Pengembangan sistem informasi di lingkungan BPKP, apabila ditinjau dari dari pengertian e-Government dan e-Governance tersebut di atas, nampaknya telah menuju pada penerapan e-Government walaupun masih dalam lingkup terbatas.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, kajian ini menyarankan kepada pimpinan BPKP agar mengembangkan konsep e-Governance BPKP dengan langkah-langkah sebagaimana diuraikan dari hasil studi literatur.

Kata Kunci: e-Government, e-Governance, Government, Governance.

 

 


Share