Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

07.777 - Peningkatan Peran BPKP Dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nomor: LHP-777/LB/2007, Tanggal 22 Oktober 2007

ABSTRAKSI

Percepatan pencegahan dan pemberantasan TPK dapat dirumuskan sebagai ”serangkaian tindakan untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya TPK, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap TPK, dan mendeteksi, menginvestigasi, serta menindaklanjuti hasil-hasil investigasi TPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai target IPK tertentu dalam waktu yang lebih cepat.”

Rumusan tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga aspek atau strategi, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Ketiga aspek tersebut harus dilaksanakan secara simultan, yaitu: strategi preemptif dilaksanakan melalui jalur pendidikan anti korupsi, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mencegah serta memberantas korupsi; Strategi preventif untuk mengendalikan faktor-faktor pendorong timbulnya TPK, dengan melaksanakan diktum-diktum Inpres No. 5 tahun 2004 secara komprehensif, integratif, koordinatif, dan dilaksanakan secara serempak oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat; Strategi represif dilakukan melalui penindakan secara tegas, tanpa pandang bulu, yang dilakukan secara proaktif dan konsisten oleh para penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran BPKP, sebagai auditor intern pemerintah (AIP), dalam percepatan korupsi perlu diarahkan pada sektor vital, sekaligus menjadi prasyarat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu:

  1. percepatan pencegahan korupsi melalui strategi preemptif/edukatif, diarahkan baik kepada instansi pemerintah maupun kepada masyarakat umum. Edukasi kepada instansi pemerintah untuk mendorong dan menyiapkan infrastruktur bagi pengembangan dan penerapan sistem pengendalian intern, penilaian risiko, dan governance, sedangkan kepada masyarakat umum agar berperan serta melakukan pengawasan masyarakat
  2. Percepatan pencegahan pencegahan korupsi diarahkan pada: penilaian efektivitas kebijakan pencegahan korupsi; penegakan nilai-nilai etika (integritas, kejujuran, dan tanggung jawab) pejabat publik; evaluasi pengadaan barang dan jasa, sistem pengelolaan keuangan, serta sistem akuntabilitas dan transparansi pemerintah; penilaian atas penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan SDM; keikutsertaan dalam pencegahan pencucian uang.
  3. Percepatan pemberantasan korupsi secara represif diarahkan pada peningkatan efektivitas kerja sama dengan pihak penegak hukum, guna melakukan tugas-tugas penindakan TPK secara proaktif, tegas, dan konsisten, serta tugas-tugas pendeteksian pada instansi-instansi pemerintah.

Namun, ketiga peran tersebut masih ada yang belum terlaksana dan/atau sudah terlaksana, namun belum optimal. Seperti, pembelajaran soal nilai-nilai etika/aturan perilaku pejabat publik, kultur integritas, budaya kerja, dan sebagainya yang merupakan bagian dari lingkungan pengendalian. Dalam pelaksanaan strategi preventif, pencegahan melalui penilaian risiko dan governance juga belum terlaksana. Peran-peran lainnya belum terarah pada bidang-bidang yang perioritas dibenahi. Sedangkan dalam pelaksanaan strategi represif, masih perlu peningkatan efektivitas kerja sama baik dengan pihak penegak hukum maupun dengn sesama APIP.

Adanya peran yang belum terlaksana maupun belum optimal pelaksanaannya, dikarenakan reposisi BPKP sebagai AIP belum lama dilaksanakan. Disamping itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti masalah formal mandate, independensi dan obyektivitas, kompetensi auditor dalam peran sebagai AIP, pembatasan akses, serta koordinasi dan kerja sama.

Implikasi dari hasil kajian tersebut di atas, BPKP hendaknya:

  • meningkatkan upaya-upaya untuk dapat memperkuat kewenangan, agar dapat melaksanakan perannya sebagai AIP;
  • meningkatkan upaya untuk menciptakan dan mengembangkan produk-produk pengawasan untuk peran yang belum terlaksana;
  • meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peran yang belum terlaksana secara optimal;
  • memfungsikan Deputi Bidang Investigasi sebagai koordinator bagi unit kerja BPKP lainnya dalam pelaksanaan tugas-tugas percepatan pencegahan TPK;
  • melakukan capacity building untuk melakukan perubahan paradigma ke auditor internal serta meningkatkan diklat-diklat yang berkaitan dengan produk-produk auditor internal pemerintah;
  • melakukan reformasi birokrasi, termasuk mengusulkan remunerasi dan mekanisme reward dan punishment di tubuh BPKP.

 

 


Share