Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

07.685 - Perubahan Terencana Dalam Konteks Reposisi BPKP

Nomor: LHP-685/LB/2007, Tanggal 7 Desember 2007

Di era reformasi ini, perubahan merupakan suatu hal yang sering terjadi. Perubahan tersebut dilihat dari pendorongnya bisa bersumber dari luar maupun dari dalam lingkungan organisasi yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk bisa tetap ada, organisasi dituntut untuk terus menyesuaikan diri dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Pengalaman negara lain yang telah mengalami dan melakukan berbagai perubahan, menunjukkan tidak semua organisasi berhasil melakukan perubahan dengan baik dan tidak semua pihak yang terkena dampak perubahan dapat menerima perubahan dengan baik. Di antara pihak yang mengalami perubahan selalu ada pihak yang takut atau menolak perubahan tersebut karena merasa telah nyaman dengan kondisi yang ada.

BPKP sebagai suatu organisasi pemerintah telah mengalami berbagai perubahan sejak menjadi bagian dari Departemen Keuangan (Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara/DJPKN) hingga menjadi suatu lembaga yang independent yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Perubahan ini memungkinkan BPKP untuk melaksanakan fungsinya lebih independen dan obyektif. Seiring dengan perjalanan waktu, keberadaan BPKP mulai dipertanyakan dan isu pembubaran BPKP dan penggabungan dengan institusi pemeriksaan lain mulai bergulir.

Arahan Presiden dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada tanggal 11 Desember 2006 mengharapkan BPKP dapat melakukan fungsi quality assurance atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah yang diamanatkan kepada presiden dan berperan dalam mengintegrasikan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Presiden juga meminta BPKP melakukan reposisi dalam peran dan fungsinya agar dapat memberikan sumbangan pemikiran secara optimal terhadap permasalahan pengawasan yang ada. Arahan tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan BPKP dalam bentuk komitmen untuk segera melakukan reposisi peran dan fungsi BPKP. Reposisi peran dan fungsí BPKP meliputi penataan kembali posisi yang ada dan penempatan ke posisi yang berbeda atau baru, yaitu dari memberikan jasa audit dan konsultansi meningkat menjadi quality assurer (penjamin mutu).

Perkembangan di bidang pengawasan, khususnya mengenai pergeseran paradigma audit internal, menuntut BPKP untuk dapat melaksanakan ketiga peran sebagaimana yang dinyatakan oleh The Institute of Internal Audito/The IIA yaitu peran oversight, insight, dan foresight. Saat ini BPKP sudah melaksanakan sebagian besar peran oversight dan insight, sedangkan peran foresight merupakan peran yang sama sekali belum dilaksanakan oleh BPKP.

Untuk dapat mereposisi perannya agar selaras dengan peran auditor internal pemerintah berkelas dunia, BPKP perlu melakukan perubahan mind-set dari sebelumnya sebagai auditor dan konsultan menjadi quality assurer dengan memfokuskan pada kegiatan pengawalan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dilihat dari tiga bidang yang menjadi fokus dari auditor internal pemerintah yaitu internal control, governance system, dan risk management, maka bidang yang belum dilaksanakan oleh BPKP adalah menilai manajemen risiko (Risk Management) instansi pemerintah. Untuk itu BPKP harus memahami konsep, teknik, dan praktik Risk Management dengan cara meningkatkan kemampuan SDM BPKP. BPKP juga perlu meningkatkan bidang internal control dan governance system. Untuk dapat mengoptimalkan peran BPKP sebagai quality assurer, pimpinan BPKP perlu terus melakukan pendekatan kepada eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR) untuk memberikan masukan mengenai pentingnya peningkatan kedudukan organisasi BPKP saat ini agar fungsi pengawasan sejajar dengan fungsi manajemen pemerintah lainnya, seperti fungsi perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

 

 


Share