06.962 - Pengendalian Intern pada Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-Procurement)

Nomor: LHP-962/LB/2006 Tanggal 29 Desember 2006
 

Perubahan sistem pengadaan dari cara lama ke sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement) memerlukan perubahan dalam sistem pengendalian intern. Hal ini disebabkan adanya perubahan aktivitas yang semula dilakukan secara "manual" menjadi aktivitas yang didasarkan pada teknologi informasi. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengendalian intern e-Procurement yang seharusnya tertuang dalam Standard Operating Procedure (SOP)?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala penerapan pengendalian intern dalam sistem e-Procurement?
3. Bagaimana dampak dari penerapan pengendalian intern yang belum optimal dalam pencapaian tujuan implementasi sistem e-Procurement?

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif atas pengendalian intern yang dibangun oleh responden dalam kegiatan e-Procurement, dan kelemahan serta kendala yang dijumpai dalam pengendalian intern. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan wawancara dan reviu dokumen.

Hasil kajian menunjukkan tujuan e-Procurement sebagaimana yang diharapkan dalam Keppres 80 tahun 2003 belum seluruhnya tercapai. Hal ini dikarenakan sistem e-Procurement yang diterapkan masih belum secara penuh (semi procurement) dan belum adanya landasan hukum untuk transaksi secara on-line (cyber law) di Indonesia. Manfaat yang diharapkan dari kajian ini adalah untuk memberi masukan bagi pihak terkait dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan untuk kegiatan e-Procurement pada instansi pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah, khususnya segi pengendalian intern yang mendukung pencapaian tujuan penerapan sistem e-Procurement tersebut.

Kata kunci: pengadaan, barang/jasa pemerintah, e-Procurement, pengendalian intern