Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

07.043 - Kesiapan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) pada Puslitbangwas BPKP

Nomor: LHP-43/LB/2007 Tanggal 26 Januari 2007
 

Reformasi keuangan negara ditandai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain memuat perubahan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Sistem penganggaran yang semula hanya berdasarkan atas input/aktivitas (in line budgeting system) dialihkan ke sistem berdasarkan kinerja (performance based budgeting). Puslitbangwas BPKP selaku unit kerja di lingkungan BPKP tidak terlepas dari kewajiban untuk menerapkan ABK.

Dengan pertimbangan hal tersebut di atas dan adanya kewajiban untuk menerapkan ABK secara penuh mulai tahun 2008, Puslitbangwas BPKP melakukan kajian atas kesiapan dan penerapan ABK pada Instansi Pemerintah Pusat dengan menjadikan Puslitbangwas BPKP sendiri sebagai obyek kajian atau studi kasus. Permasalahan kajian yang akan dijawab adalah: 1) Sejauh mana kesiapan Puslitbangwas BPKP dalam rangka penerapan ABK? 2) Bagaimana keselarasan penerapan Anggaran Puslitbangwas BPKP dengan peraturan dan konsep ABK? dan 3) Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan ABK?

Tujuan kajian adalah untuk mengetahui kesiapan penerapan ABK di Puslitbangwas BPKP dan keselarasan penerapan anggaran pada tahun anggaran yang diteliti yaitu tahun 2006 dengan konsep ABK dan praktek-praktek terbaik yang ada.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Puslitbangwas BPKP sudah memenuhi sebagian besar prasyarat yang disyaratkan. Puslitbang BPKP telah memiliki tujuan yang jelas, telah menetapkan indikator kinerja, baik untuk input, output maupun outcome, dan telah melakukan evaluasi kinerja. Komponen yang belum dimiliki oleh Puslitbangwas BPKP adalah Standar Biaya dan Standar Pelayanan Minimal.


Kata kunci: sistem anggaran, kinerja, instansi pemerintah, BPKP


Share