Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

04.07 - Kebutuhan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kewenangan yang lebih besar, nyata, dan bertanggung jawab yang didelegasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan semangat yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan konsekuensi logis berupa kebutuhan akan proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan tersebut tentunya juga membutuhkan dukungan informasi yang memiliki karakteristik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Demikian pula halnya dengan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan oleh kepala pemerintahan daerah, adalah informasi yang diberikan secara cepat, akurat dan tepat waktu. Karakteristik informasi seperti itu, dapat dihasilkan secara cepat melalui teknologi informasi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengartikan teknologi informasi sebagai suatu sarana/ piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu. Jika dilihat seberapa jauh kemampuan pemerintah daerah mengimplementasikan PP tersebut, maka akan terdapat gap antara tuntutan dan kemampuan yang melahirkan suatu kebutuhan akan brainware, software yang terintegrasi, dan hardware yang cukup memenuhi spesifikasi teknis yang standar menurut satuan kerja yang diberi wewenang untuk mengelola data secara elektronik yang berbasis teknologi informasi.
Penelitian tentang Kajian Kebutuhan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak lepas dari seberapa besar kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah serta sejauh mana komitmen atau upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi umumnya adalah kurangnya brainware (sumber daya manusia) yang mempunyai kualitas yang memadai dalam mengelola teknologi informasi keuangan daerah baik dari pejabat (pengguna informasi) maupun staf (penyedia informasi) pemerintah daerah. Kendala lain adalah faktor keterbatasan dana dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, perangkat keras yang belum memenuhi syarat teknis, serta perangkat lunak yang belum terintegrasi. Hambatan lainnya adalah kurangnya dukungan kebijakan atau kurang tegasnya komitmen dari atasan untuk mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerahnya Hasil penelitian mengindikasikan belum maksimalnya upaya pemda dalam mengembangkan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah, terlihat dari sedikitnya pemerintah daerah yang telah membuat kebijakan tentang: sistem dan prosedur aplikasi akuntansi keuangan; sistem dan prosedur penggunaan aplikasi kinerja; kebijakan tentang standar spesifikasi hardware teknologi informasi pemerintah daerah; dan keamanan (security) data/ informasi keuangan daerah; serta jenis informasi keuangan daerah yang perlu dimuat dalam web site.

Pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah perlu didukung dengan sarana dan prasarana yaitu brainware, hardware, dan software yang memadai, kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan data keuangan daerah secara elektronik. Pemerintah daerah hendaknya juga merancang sistem aplikasi komputer yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

 


Share