Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

04.06 - Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah: Kajian Struktur PerUU, Pembentukan dan Penerapannya

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengelolaan keuangan daerah, adalah kelemahan peraturan perundang-undangannya sendiri, sehingga menimbulkan konflik yang cukup luas. Penelitian ini dimaksukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi lebih dalam persoalan tersebut, terutama melihat dari sisi perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran daerah, dikaitkan dengan semangat penerapan good governance.

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya di bidang penganggaran, banyak yang belum dijabarkan baik ke dalam perda maupun peraturan gubernur/bupati/walikota. Masing-masing daerah memang berbeda produktivitasnya dalam menerbitkan perda dan sangat dipengaruhi oleh kreativitas jajaran pimpinan daerah dan banyak diantara mereka yang belum dapat melepaskan diri dari paradigma lama menunggu juknis dari Pusat.

Permasalahan juga timbul karena ketidakkonsistenan dalam rumusan peraturan perundang-undangan kebijakan, khususnya di bidang perencanaan anggaran yang menjadi fokus penelitian ini. Sistem perencanaan anggaran model lama masih digabung dengan sistem baru, sehingga mengakibatkan kerancuan dalam menetapkan arah kebijakan anggaran.

Proses perumusan perda dan proses perencanaan anggaran belum dilandasi dengan semangat good governance. Produktivitas perumusan perda hanya untuk perda-perda yang berorientasi untuk meningkatkan PAD. Dengan kurangnya dukungan SDM dan lemahnya koordinasi serta melibatkan stakeholders dalam perumusan kebijakan, muncullah perda-perda yang tidak sesuai dengan peraturan lain.

Pemda juga belum bersungguh-sungguh melibatkan partisipasi masyarakat;misalnya, tokoh masyarakat, LSM, media massa, perguruan tinggi;baik dalam proses perumusan kebijakan maupun dalam perencanaan anggaran, demikian juga dengan masalah transparansi. Hal ini pun terjadi terutama karena kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, seperti ketidakjelasan pengertian partisipasi masyarakat dan transparansi itu sendiri, belum diatur hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemda dan kewajiban pemda untuk memberikan informasi, dan jenis-jenis informasinya, tidak jelas batasannya. Di lain pihak, masyarakat pun masih lemah dalam memahami sistem pengelolaan keuangan daerah. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, para penyelenggara pemerintahan daerah tidak terpacu untuk meningkatkan kinerja secara lebih baik, karena lemahnya pengawasan dari masyarakat.

Berkaitan dengan perencanaan anggaran dan pembangunan daerah, apapun model yang digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mengisi program-program dan kegiatan-kegiatan dalam perencanaan anggaran daerah pada akhirnya tetap tidak akan efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena tidak ada dasar hukum yang dapat memaksa pemerintah daerah untuk bertransparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Akibatnya, usulan-usulan kegiatan masih tetap didominasi oleh aspirasi pemerintah.

Permasalahan lain dalam perumusan kebijakan dan perencanaan anggaran adalah koordinasi antara pemda dengan pemda lainnya maupun dengan pusat dan stakeholder lainnya di daerah. Kelemahan koordinasi antara lain juga disebabkan oleh kelemahan perundang-undangan yang ada.

Berkaitan dengan kenyataan tersebut di atas, Puslitbangwas BPKP menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah agar segera menjabarkan beberapa peraturan pelaksanaan yang sangat krusial keberadaannya dan menyarankan beberapa hal lainnya agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

 


Share