Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

04.05 - Peranan Sektor Pendidikan Formal Terhadap Kebutuhan Pencegahan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia akhir-akhir ini sudah sangat memprihatinkan. Hampir setiap hari, berbagai media massa memberitakan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan pihak-pihak yang terkait dengan pejabat publik tersebut. Berbagai langkah kongkret dalam upaya memerangi korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak bergulirnya era reformasi sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998. Langkah-langkah tersebut dikembangkan melalui strategi memerangi korupsi dengan pendekatan Tiga Pilar Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yaitu Strategi Preventif, Strategi Investigatif, dan Strategi Edukatif.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1958 tampaknya belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Kompleksitas permasalahan korupsi di Indonesia ternyata tidak cukup ditanggulangi hanya dengan mengandalkan strategi preventif, investigatif, dan edukatif. Pemberantasan KKN memerlukan upaya-upaya yang multi disiplin, strategis, komprehensif, dan simultan. Di samping itu, para pelaku korupsi pada umumnya adalah pejabat birokrat yang telah mengenyam pendidikan formal dalam berbagai tingkatan. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah tindakan Korupsi adalah dengan melibatkan sektor pendidikan formal.
Peserta didik sektor pendidikan formal di Indonesia telah dihadapkan pada budaya korupsi sejak lahir hingga meninggal dunia. Budaya korupsi di lingkungannya sudah terbentuk karena faktor kebiasaan. Pendidikan formal di Indonesia saat ini lebih cenderung kearah pencetakan manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan intelektual dan meninggalkan penciptaan karakter yang baik.
Sektor pendidikan formal dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi secara tidak langsung melalui dua pendekatan yaitu: 1) menjadikan peserta didik sebagai target ; dan 2) menggunakan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak permissive to corruption. Pendekatan pertama dilakukan dalam bentuk peningkatan moral dan kepribadian peserta didik. Peningkatan moral dan kepribadian melalui sektor pendidikan formal apabila sistem pendidikan di Indonesia diubah tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga baik secara moral. Sedangkan pendekatan kedua dilakukan dengan memberikan materi-materi pengayaan yang dapat mendorong peserta didik untuk menjadi pelaku pencegahan korupsi.
Dalam sistem pendidikan Indonesia, baik dalam kurikulum 1994 maupun dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Kurikulum pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung berupa pengaitan materi pembelajaran dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Wacana pembuatan mata pelajaran khusus atau jurusan khusus program anti korupsi di sektor pendidikan formal kurang tepat. Hal ini disebabkan jumlah kurikulum pendidikan formal di Indonesia sudah sangat padat dan materi korupsi dapat dibahas dalam berbagai sudut keilmuan.
Pendidik merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidik berperan sebagai saluran penyampai materi kurikulum kepada peserta didik. Para pendidik juga merupakan penyampai nilai-nilai yang baik dan akan efektif apabila disertai dengan keteladanan karena hal tersebut merupakan contoh langsung yang dapat diserap oleh peserta didik. Pendidik di Indonesia saat ini belum berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi di Indonesia. Para pendidik tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai materi pencegahan korupsi.
Pemahaman pendidik terhadap permasalahan korupsi hanya sebatas informasi umum yang dapat diperolehnya dari media massa. Para pendidik tersebut dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi apabila mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan dengan masalah korupsi dan didukung dengan sistem lingkungan yang baik.
Buku-buku paket pelajaran dan buku-buku tambahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi. Sumber belajar yang dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sumber belajar yang membahas korupsi secara kontekstual yang dikemas secara menarik dalam bentuk kaset video sehingga memudahkan pendidik dan menarik bagi peserta belajar.
Berdasarkan simpulan hasil penelitian, untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia, Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan agar:

  1. Melibatkan sektor pendidikan formal di Indonesia;
  2. Pelibatan sektor pendidikan formal tidak dalam bentuk mata pelajaran atau kurikulum khusus program anti korupsi;
  3. Program-program anti korupsi hendaknya dilakukan melalui penyebaran informasi menggunakan sumber belajar yang dikemas secara menarik;
  4. Dilakukan kerja sama dengan Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

Kepada Menteri Pendidikan Nasional disarankan agar mengarahkan sistem pendidikan nasional kearah yang menyeimbangkan antara kemampuan intelektual dengan moral yang baik.


Share