Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

04.04 - Kesiapan BUMN Go Public Terhadap Pelaporan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal suatu perusahaan dilakukan dalam rangka menjaga perusahaan agar tetap berada dalam jalur tujuannya yaitu pencapaian laba dan misinya, serta untuk meminimalkan perubahan yang mendadak selama operasi perusahaan. Pengendalian internal melayani berbagai tujuan penting perusahaan, dan oleh karena itu muncul harapan untuk membuat pengendalian internal dan pelaporannya menjadi lebih baik. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan berikut dapat dicapai: efektivitas dan efisiensi operasi; kehandalan pelaporan keuangan; dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, transparansi dan akuntabilitas perusahaan, pada praktik dunia internasional, telah diwajibkan dalam bentuk regulasi bagi perusahaan terutama yang berkiprah di pasar modal untuk menerapkan kerangka sistem pengendalian internal, mengevaluasi serta melaporkan pengendalian internal secara tersendiri yang dilaksanakan oleh manajemen. Penelitian ini bermaksud menelaah kesiapan BUMN go public terhadap pelaporan sistem pengendalian internal. Kesiapan pelaporan pengendalian internal tersebut dilihat dari adanya kerangka atau penggolongan unsur-unsur pengendalian internal dan kesiapan manajemen untuk mengantisipasi hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh BUMN go public, sebelum diberlakukan Kepmen BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 sampai dengan saat ini, belum memiliki kerangka sistem pengendalian internal yang memadai atau sesuai standar yang diterima umum (generally accepted standard). Namun demikian, hampir seluruh sub unsur pengendalian yang menjadi persyaratan suatu kerangka sistem pengendalian internal yang memadai sudah dipenuhi.

Penerapan GCG telah merupakan suatu kewajiban walaupun belum ada sanksinya, dan telah dilaksanakan oleh BUMN. Hanya saja BUMN masih belum memahami penjabaran lebih lanjut dari Kepmen BUMN No.KEP-117/M-MBU/2002 tersebut, terutama mengenai pengendalian internal. Pihak Kementerian dan BUMN sendiri terlihat sama-sama menunggu. Kementerian berharap BUMN memiliki inisiatif untuk mengembangkan sendiri atau menindaklanjuti aturan dalam Kepmen yang masih bersifat global, sedangkan dari pihak BUMN menunggu aturan lebih lanjut dari Kementerian karena kuatir pengembangan yang dilakukan tidak sesuai aturan atau sia-sia karena jika aturannya keluar harus merombak lagi.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen telah memprakarsai dibentuknya suatu satuan tugas atau komisi yang akan menyusun suatu Standar Pengendalian Internal. Standar ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi regulator Pasar Modal (Bapepam, BEJ & BES) dan Kementerian BUMN dalam mengeluarkan aturan pengendalian internal terhadap perusahaan yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya.

Secara umum, BUMN go public harus siap menerima segala macam aturan yang dikeluarkan oleh regulator, namun secara teknis berdasarkan hasil penilaian terhadap responden BUMN go public memperlihatkan bahwa BUMN go public cukup siap mengantisipasi kewajiban pelaporan pengendalian internal. Namun bila ditelusuri kepada kesiapan masing-masing kelompok masih terdapat kelompok yang kurang siap yaitu kelompok konstruksi, sehingga bila aturan tersebut dikeluarkan maka pembenahan yang harus dilakukan kelompok konstruksi relatif cukup banyak.

Pemahaman responden tentang perlunya pengendalian internal sudah cukup memadai dengan ditaatinya aturan dalam Pernyataan Standar Audit No. 62 (PSA 62) oleh BUMN, khususnya mengenai pelaporan pengendalian internal. Namun belakangan aturan ini menjadi masalah bagi BUMN yang sudah go public dimana BUMN tersebut harus mengikuti pula aturan dalam pasar modal dan UU No. 19 tentang BUMN. Sebagian BUMN go public bersikap konservatif dengan tetap mentaati PSA 62, bahkan ada yang menerbitkan 3 laporan ditambah aturan Bapepam PSA 29 sehingga menerbitkan 4 laporan auditor independen. Sebagian lagi hanya mengikuti aturan pasar modal. Hal ini masih menjadi perdebatan dan belum ada penyelesaian yang tuntas antara regulator, organisasi profesi dan BPK. IAI KAP pernah menerbitkan exposure draft PSA 75 sebagai amandemen PSA 62 namun berdasarkan wawancara dengan pihak IAI KAP statusnya masih ditunda (pending).

Secara umum komitmen pimpinan dari responden sudah memadai bila melihat pada pemenuhan sebagian besar sub unsur yang sesuai dengan pengendalian internal yang memadai, walaupun responden belum menunjuk kerangka pengendalian internalnya karena berbagai alasan, dan telah dilaksanakannya kerja sama dengan konsultan untuk membenahi pengendalian internal. Di samping itu, komitmen dari komite audit juga cukup baik.

Sebagian besar responden belum melakukan evaluasi secara menyeluruh, karena belum adanya pemahaman perlunya evaluasi secara terpisah dan menyeluruh. BUMN merasa evaluasi merupakan bagian dari kegiatan audit yang dilakukan secara parsial di masing-masing unit yang diaudit. Walaupun pada akhirnya evaluasinya menjadi menyeluruh juga karena sudah tercakup semuanya dalam satu tahun. Jadi bukan suatu bentuk evaluasi yang berdiri sendiri dan laporannya menjadi satu dengan laporan hasil audit.

BUMN mempersepsikan laporan pengendalian internal telah termasuk dalam laporan keuangan sehingga dalam audit yang dilakukan oleh auditor independen turut menjadi bagian yang dievaluasi. Menurut responden, dengan adanya PSA 62 mengenai Kepatuhan yang diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah, auditor independen membuat tiga macam laporan yaitu, laporan auditor mengenai laporan keuangan, laporan auditor mengenai pengendalian internal dan laporan auditor mengenai ketaatan. Walaupun itu merupakan praktik yang baik sesuai Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Audit Pemerintahan, namun hal itu bukanlah bentuk pelaporan pengendalian internal yang diinginkan oleh Securities and Exchange Commission (SEC) dan Sarbanes Oxley yang berupa laporan manajemen atas pengendalian internal yang disiapkan oleh manajemen dan diaudit oleh auditor independen.


Share