Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

04.03 - Evaluasi Terhadap Kebijakan Manajemen Hasil Pengawasan BPKP

Kebijakan manajemen hasil pengawasan BPKP hingga saat ini masih diatur dalam INS-80/K/1984 dan kebijakan deputi teknis yang tersebar dalam berbagai pedoman maupun surat edaran yang belum mengatur semua produk pengawasan BPKP saat ini, terutama produk jasa baru BPKP meliputi asistensi SAKD/LAKIP/GCG, Evaluasi LAKIP, Evaluasi GCG, Policy Evaluation, PAT, dan Manajemen Risiko. INS-80/K/1984 hanya mengatur pengelolaan hasil audit yang disusun berdasarkan kewenangan BPKP untuk melakukan pemeriksaan APBN/APBD, BUMN/BUMD yang ditetapkan dalam Keppres 31 tahun 1983 dan Inpres 15 tahun 1983. Keppres 31 tahun 1983 telah dicabut dan digantikan dengan Keppres 103 tahun 2001 terakhir dengan Keppres nomor 9 dan 11 tahun 2004 sedangkan Inpres 15 tahun 1983 terutama menyangkut fungsi BPKP sebagai koordinator pengawasan tidak jelas implementasinya karena berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi statusnya (UU, PP, maupun Kepmen tentang otonomi daerah dan perseroan).

Selain belum memadainya kebijakan pengelolaan hasil-hasil pengawasan sebagaimana diuraikan di atas, para pengguna hasil pengawasan BPKP juga merasakan bahwa hasil pengawasan BPKP selama ini masih lambat, sehingga kurang optimal dimanfaatkan dalam pencegahan penyimpangan dan pengambilan keputusan dan kebijakan. Para pengguna juga merasa bahwa LHP BPKP masih sangat bersifat teknis operasional dan parsial, mereka berharap agar BPKP menghasilkan laporan hasil pengawasan yang memuat informasi strategis bagi pengguna.
BPKP harus mengoptimalkan bentuk Laporan Analisa Hasil Pengawasan (LAHP) sebagai bentuk final hasil pengawasan, yang harus dibuat oleh BPKP pusat dan perwakilan sesuai lingkup kewenangannya untuk dapat digunakan oleh setiap level manajemen pemerintah mulai dari Kepala Satuan Kerja, Kepala Daerah, Menteri, Kepala LPND, Presiden, dan DPR

Substansi LAHP harus memuat informasi mengenai pelaksanaan pengawasan BPKP (meliputi peta sasaran pengawasan, peta realisasi pengawasan, biaya, tenaga, hambatan, jumlah dan nilai temuan, tindak lanjut, saldo temuan serta kendala tindak lanjut), analisis capaian kinerja instansi pemerintah, analisis temuan hasil pengawasan dan dampaknya secara makro terhadap kebijakan publik, serta rekomendasi untuk perbaikan program/kebijakan publik.

Untuk menghasilkan laporan hasil pengawasan yang diperlukan user, maka BPKP harus memperbaiki pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan hasil pengawasan terutama di perwakilan ataupun di pusat. Pembagian tugas tersebut harus menjelaskan sebagai berikut:

  • Pejabat yang bertugas menghasilkan laporan hasil pengawasan yang bersifat parsial dan teknis operasional ;
  • Pejabat yang bertugas menghasilkan laporan hasil pengawasan yang bersifat makro, analisis kebijakan instansi pemerintah, evaluasi atas program pembangunan pusat maupun daerah sehingga menjadi informasi stategis (tersaring, padat, luas, berorientasi ke depan, dan proaktif ) agar dapat digunakan langsung oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pembagian tugas juga harus sampai pada pejabat yang bertugas menyediakan informasi stategis untuk setiap level manajemen pemerintah mulai dari Kepala Satuan Kerja, Kepala Daerah, Menteri, Kepala LPND, Presiden, dan DPR.

Share