Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

09.474 - Hasil Survei Kondisi SPIP Puslitbangwas BPKP

Menurut PP 60 Tahun 2008, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP yang diatur dalam PP tersebut. BPKP sebagai salah satu lembaga pemerintah juga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, termasuk unit-unit kerja di bawahnya, salah satunya adalah Puslitbangwas.

Seperti juga instansi pemerintah lainnya, dalam melakukan implementasi SPIP tersebut Puslitbangwas BPKP harus melewati beberapa tahapan implementasi, yaitu: pemahaman (knowing), pemetaan (mapping), pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi dan implementasi (forming), serta pengembangan berkelanjutan (performing).

Tahapan pemahaman di Puslitbangwas BPKP telah dilakukan melalui serangkaian sosialisasi serta pendidikan dan pelatihan SPIP, sedangkan tahapan pemetaan yang telah dilakukan berupa survei pemahaman pegawai Puslitbangwas BPKP terhadap SPIP, survei kesiapan penerapan SPIP dan pemetaan risiko. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi penerapan sistem pengendalian intern Puslitbangwas, perlu dilakukan survei kondisi SPIP.

Pelaksanaan survei ini berpedoman pada pedoman survei kondisi SPIP pada instansi pemerintah yang telah disusun sebelumnya. Sehingga di samping untuk mengetahui kondisi penerapan SPIP di Puslitbangwas BPKP, juga sebagai sarana melakukan piloting terhadap pedoman survei yang telah disusun.

Dengan diketahuinya kondisi secara umum penerapan SPIP di Puslitbangwas BPKP diharapkan pembenahan terhadap penerapan unsur dan sub unsur pengendalian intern dapat lebih terarah. Pendalaman lebih lanjut terhadap penerapan SPIP per unsur dan sub unsur akan dilakukan melalui diagnostic assessment.


Share