Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

09.415 - Pedoman Diagnostic Assesment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

BPKP adalah instansi yang diamanatkan dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap instansi pemerintah. Pembinaan yang dilakukan meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, pendidikan dan pelatihan SPIP, pembimbingan dan konsultansi SPIP, dan peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan konsultansi sesuai mandat PP 60 Tahun 2008 ataupun permintaan dari suatu instansi pemerintah ada beberapa tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporannya. Tahapan persiapan tersebut dimulai dengan sosialisasi atau pemaparan mengenai SPIP dan unsur-unsurnya kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan diagnostic assessment. Diagnostic assessment dilakukan untuk mengetahui kondisi instansi pemerintah yang akan dibimbing tersebut secara lebih mendalam agar diketahui area-area mana yang membutuhkan pengembangan dan perbaikan SPIP-nya serta area mana yang akan diprioritaskan.

Hasil tersebut setelah dibahas dengan instansi pemerintah yang bersangkutan akan menjadi ruang lingkup bagi pelaksanaan bimbingan teknis SPIP yang selanjutnya dibuatkan desain pengembangannya.

Perbedaan antara survai kondisi SPIP dengan diagnostic assessment SPIP terletak pada tujuan dan metodologi yang digunakan. Jika pada survai tujuannya memperoleh gambaran menyeluruh kondisi SPIP seluruh instansi pemerintah sehingga lebih bersifat umum melalui penyebaran kuesioner saja, maka diagnostic assessment bertujuan memperoleh gambaran yang lebih mendalam kondisi SPIP suatu instansi pemerintah sehingga lebih bersifat khusus melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan studi dokumen (metode triangulasi) di instansi tersebut.

Pelaksanaan diagnostic assessment dilakukan oleh tim bimbingan teknis atau tim asistensi SPIP dari BPKP, baik unit-unit kerja BPKP Pusat maupun BPKP Perwakilan yang merupakan perwujudan peran BPKP sebagai pembina yang membantu instansi pemerintah mempercepat penerapan SPIP termasuk membantu melaksanakan diagnostic assessment.

Agar diperoleh kesamaan langkah dan kualitas pelaksanaan diagnostic assessment yang dilakukan oleh unit kerja BPKP yang tersebar tersebut, diperlukan suatu pedoman diagnostic assessment. Pedoman ini menguraikan tentang prosedur dan metodologi dalam melakukan diagnostic assessment kondisi penerapan SPIP di suatu instansi pemerintah. Tim bimbingan teknis diharapkan menjadikan pedoman ini sebagai pegangan dalam melakukan diagnostic  assessment  SPIP untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam kondisi SPIP dan area yang akan dikembangkan di suatu instansi pemerintah.

Pedoman diagnostic assessment SPIP ini bersifat fleksibel yang setiap waktu dapat disempurnakan atau diperbaharui sesuai dengan perkembangan SPIP. Selain itu, dalam pelaksanaan di lapangan tim bimbingan teknis  dapat mengembangkan pedoman ini sesuai dengan kondisi yang ada di instansi pemerintah yang dibimbing.

 


Share