Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

17.009 Metode Penilaian Kinerja Kepala Daerah

Kinerja kepala daerah menjadi sorotan masyarakat dalam menjawab akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik tidak bisa lepas dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperan mengawasi dan mengawal pembangunan daerah serta mendorong penyelenggaraan SPIP yang memadai. Hal ini telah menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Faktanya dalam pengukuran kinerja kepala daerah kedua hal ini belum masuk sebagai penilaian kinerja yang disajikan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Menarik untuk dilakukan pengkajian atas kedua hal ini dikaitkan dengan kinerja kepala daerah sehingga penyelenggaraan SPIP dan keberadaan APIP merupakan suatu kebutuhan bukan sekedar memenuhi ketentuan yang berlaku. Fokus pengkajian pada indikator kinerja penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP dapat dipertimbangkan menjadi indikator kinerja kunci (IKK) pada LPPD dan EKPPD.

Pengkajian ini menggunakan studi literatur/peraturan yang terkait dan teknik wawancara untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP di daerah.  Pengumpulan data melalui wawancara melibatkan informan yang terpilih yaitu: Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Kabupaten Garut dan Inspektorat Kota Cimahi. Hasil pengkajian menjelaskan bahwa indikator kinerja penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP layak dipertimbangkan menjadi IKK pada LPPD maupun EKPPD.  Alasannya, karena secara logis dan legal kedua IKK ini merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah.  Disamping itu, hasil dari beberapa kajian empiris bahwa SPIP dan kapabilitas APIP sangat penting dan wajib dibangun pada setiap organisasi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dampak dari hasil kajian ini menyarankan kepada Kepala BPKP untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar menetapkan regulasi yang mensyaratkan indikator kinerja penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP menjadi dasar penilaian kinerja kepala daerah pada LPPD maupun EKPPD.  Selain itu, Kepala BPKP dapat pula melakukan atensi kepada Kementerian Keuangan agar kedua indikator ini menjadi bahan pertimbangan sebagai kriteria penerima Dana Insentif Daerah (DID). Selanjutnya dalam hal melakukan evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP dan evaluasi kapabilitas APIP, BPKP juga perlu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BKP RI untuk menyamakan persepsi kriteria evaluasi, dengan harapan hasil evaluasi atas kedua hal ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan pemeriksaan oleh BPK RI.  Hal yang tidak kalah penting juga, BPKP harus melakukan pembenahan ke internal dalam rangka menjamin kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP dan kapabilitas APIP yang menyangkut metodologi evaluasi, perencanaan dan penganggaran termasuk kesiapan sumber daya lainnya.

Kata kunci: Kinerja Kepala Daerah, Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP

 

 


Share