16.062 Pengaruh Kapabilitas APIP terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan K/L

Kajian  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  kepada  Kepala  BPKP  dalam menjelaskan  pengaruh  peningkatan  kapabilitas  APIP  yang  dilakukan  pembinaan oleh  BPKP  terhadap  opini  BPK  RI  atas  laporan  keuangan  kementerian/lembaga sebagai  salah  satu  indikator  atas  akuntabilitas  laporan  keuangan kementerian/lembaga.  Kajian  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  terhadap kebijakan  BPKP  dalam  mendorong  proses  peningkatan  kapabilitas  APIP  di kementerian/ lembaga.

Pengaruh  level  kapabilitas  APIP  terhadap  opini  dilakukan  menggunakan  model regresi  di mana  variabel  opini  dipengaruhi  oleh  variabel  entitas  satuan  kerja, variabel auditor berjabatan JFA, dan variabel level kapabilitas APIP.  Pengukuran atas  kualitas  informasi  dianalisis  dengan  menggunakan  model  PSP/IQ,  yaitu product-service-performance  (PSP)  dan  information-quality  (IQ).  Pengukuran untuk mengetahui pengaruh elemen peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional,  akuntabilitas  dan  manajemen  kinerja,  budaya  dan  hubungan organisasi, serta struktur tata kelola terhadap peningkatan level 2  (infrastructure)menjadi level 3 (integrated) dilakukan dengan menggunakan conjoint analysis atas enam variabel elemen pokok pengawasan intern.

Menggunakan sumber data sekunder dari BPK RI dan BPKP atas 87 kementerian/ lembaga  dan  sumber  data  kuesioner  yang  diterima  dari  31 responden  yang berasal dari kementerian/lembaga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.      Akuntabilitas  laporan  keuangan  sebagai  upaya  untuk  mempertanggung jawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  dalam bentuk  laporan  keuangan  yang  beropini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP) dapat  ditingkatkan  secara  moderat  dengan  meningkatkan  level  kapabilitas APIP.

2.      Laporan  hasil  pengawasan  sudah  memenuhi  kualitas  informasi  dari  dimensi dapat  dipahami  (understandibility),  ketepatan  waktu  (timeliness),  keamanan (security),  relevan  (relevancy),  objektivitas  (objectivity),  dapat  dimaknai (interpretability), dan terpercaya (believability).

3.      Peningkatan kapabilitas APIP dari level 2 (infrastructure) ke level 3 (integrated) berdasarkan sampel yang dilakukan di kementerian/lembaga  adalah berturut-turut  dimulai  dari  penguatan  elemen  3  (praktik  profesional),  elemen  1  (peran dan layanan),  elemen  2 (pengelolaan  SDM) dan  elemen  4 (akuntabilitas dan manajemen kinerja), elemen 5 (budaya dan hubungan organisasi), dan terakhir adalah elemen 6 (struktur dan tata kelola).

Kajian  ini  menunjukkan  tentang  pentingnya  strategi  untuk  memprioritaskan pemenuhan  elemen  tiga  yaitu  praktik  profesional  dalam  leveling  APIP.  Untuk  itu kami memberi masukan  kepada Kepala BPKP untuk membuat kebijakan tentang prioritas  pemenuhan  elemen  yang  menjadi  fokus  pembinaan  APIP.  Kepada Satgas  Peningkatan  Kapabilitas  APIP  juga  disarankan  untuk  melaksanakan pembinaan  dengan  prioritas  elemen  3  (praktik  profesional)  yang  kemudian dilanjutkan dengan elemen 1 (peran dan layanan), elemen 2 (pengelolaan SDM) dan  elemen  4  (akuntabilitas  dan  manajemen  kinerja),  elemen  5  (budaya  dan hubungan organisasi), dan terakhir adalah elemen 6 (struktur dan tata kelola).