Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

16.059 Pengawasan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah

Telah  terdapat  perubahan  yang  signifikan  dan  lebih  baik  dalam  pengaturan pengawasan dalam undang-undang pemerintahan daerah jika dibandingkan antara undang-undang pemerintahan daerah yang terbit pada era sebelum reformasi politik dengan  undang-undang  pemerintahan  daerah  yang  terbit  pada  era  setelah reformasi politik.

Pada era sebelum reformasi politik, muatan mengenai pengawasan lebih difokuskan kepada  pengawasan  bersifat  preventif  dan  represif  terkait  dengan  peraturan daerah/peraturan  kepala  daerah  serta  belum  ada  diatur  mengenai  APIP  yang merupakan  kepanjangan  tangan  permerintah  dalam  melakukan  pengawasan.

Sedangkan  setelah  era  reformasi  politik,  pengaturan  pengawasan  dalam  UndangUndang  Nomor  32  T ahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah  telah  lebih  terfokus dan  memberi  ruang  gerak  untuk  dilakukannya  pengawasan  yang  lebih  baik  oleh pemerintah daerah. Penjabaran lebih lanjut dari pasal 223 undang-undang nomor 32 tahun  2004  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79 Tahun  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara  spesifik  lagi  menyebutkan  bahwa  APIP  adalah  inspektorat  jenderal kementerian,  unit  pengawasan  lembaga  pemerintah  non kementerian,  inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.  Definisi  ini berbeda  dengan  pasal 49 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa APIP terdiri atas  BPKP;  Inspektorat  Jenderal  atau  nama  lain  yang  secara  fungsional melaksanakan  pengawasan  intern;  Inspektorat  Provinsi;  dan  Inspektorat Kabupaten/Kota.  PP  60/2008  menyebutkan  BPKP   dalam  definisi  APIP.  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  telah  memuat  tersendiri  pengaturan  mengenai pengawasan yang dituangkan dalam BAB XIX tentang pembinaan dan pengawasan.

Namun sampai kajian ini berakhir, peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pembinaan  dan  pengawasan  belum  terbit  masih  dalam  tahap  harmonisasi  di Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih  jauh,  Pengawasan  yang  dilakukan APIP  di  daerah  telah  semakin  maju  dan tidak  hanya  bersifat  represif,  namun  telah  berkembang  mengarah  kepada pencegahan/preemtif. APIP di daerah juga telah berperan dalam memberikan jasa consulting  antara  lain  dengan  melakukan  fungsi  sebagai  quality  assurance, beberapa  inspektorat  provinsi/kabupaten/kota  telah  membuka  layanan  klinik konsultasi  (coaching  clinic)  pengawasan  bagi SKPD  setempat.  Peningkatan kompetensi para auditor/pengawas  dilakukan  antara  lain  melalui  bekerjasama dengan BPKP,  workshop  ataupun seminar di bidang pengawasan,  dan  Pelatihan di Kantor  Sendiri/PKS.  Pelaksanaan  pengawasan  berpedoman  kepada  peraturanperaturan yang berlaku dan menggunakan standar yang berlaku untuk pelaksanaan pengawasan  oleh APIP  yang  dikeluarkan AAIPI,  dan  pedoman  pemeriksaan  yang dibuat/disusun  oleh  kementerian  atau  lembaga  non  kementerian  terkait  dengan kegiatan/program yang sedang dilakukan pengawasannya.

Laporan  hasil  pengawasan  APIP  di  daerah  ditujukan  kepada  kepala  daerah setempat,  Gubernur/Bupati/Walikota  dan  telah  dimanfaatkan  untuk  pengambilan keputusan  kepala  daerah.  Sedangkan  pada  tingkat  nasional,  belum  ada  laporan hasil  pengawasan/ikhtisar  hasil  pengawasan  dari  APIP  daerah  terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dikirimkan kepada Presiden.

Perlunya  suatu  sistem  pengawasan  secara  nasional  yang  dikomando  oleh  suatu badan setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dengan  menyatukan  seluruh  pengawasan  internal  menjadi  suatu  sistem pengawasan  nasional  di  bawah  suatu  badan.  Usulan/masukan  ini  sejalan  dengan tugas dan fungsi BPKP sebagaimana tertuang dalam Inpres 192 Tahun 2014 .

Guna untuk memberikan masukan bagi Pimpinan BPKP dalam rangka  pengawasan dalam undang-undang pemerintahan daerah, diharapkan:

1.  Terkait  dengan  usulan  dari  beberapa APIP,  BPKP  agar  lebih  aktif  memberikan pembinaan  kepada  APIP  terkait  pemberian  jasa  konsultasi  dan  pemahaman mengenai Governance, Risk & Control (GRC).

2.  BPKP  perlu  berkomunikasi  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  terkait  dengan perlunya penyusunan laporan pengawasan hasil APIP daerah kepada Presiden.

3.  BPKP  bersama  APIP  lainnya  perlu  membahas  ulang  tentang  grand  design pengawasan  nasional  terkait  dengan  struktur  kelembagaan  dan   sistem pengawasan nasionalnya.

 

 


Share