Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

16.063 Manajemen Perubahan melalui Perubahan Perilaku Pegawai BPKP

Dinamika BPKP dengan adanya perubahan lingkungan stratejik diantaranya terbitnya Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 yang  menyatakan bahwa  BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP sebagai auditor Presiden diharapkan mampu memberi early warning system dan proses pengawalan dalam mencapai tujuan program strategis pembangunan. Di sisi lain, pernyataan visi BPKP dalam Renstra 2015-2019 bahwa BPKP sebagai auditor kelas dunia menuntut kualitas internasional dari produk pengawasan di samping kualitas sumber daya manusia yang memenuhi kriteria tersebut. Perubahan harus diawali dengan mempersiapkan segenap sumber daya manusia untuk menerima perubahan karena pada hakikatnya manusia menjadi subyek dan obyek perubahan serta mempunyai sifat resisten terhadap perubahan. Kesiapan pegawai untuk menjalankan perubahan dapat menjembatani strategi perubahan dengan hasil yang diharapkan dari perubahan  tersebut. BPKP Sebagai internal auditor pemerintah memiliki sumber daya manusia sebanyak 6.281 orang tersebar di Pusat dan 34 perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.      Variabel ADKAR terdiri atas 5 dimensi, yaitu awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement. Dimensi yang mendapat skor terendah adalah reinforcement. Adapun variabel PIONIR terdiri atas 6 dimensi, yaitu profesional, integritas, orientasi pada pengguna, nurani dan akal sehat, independen, serta responsibel. Secara umum dapat dikatakan bahwa mapping perubahan secara kontinum berada pada posisi baik. Sedangkan untuk Variabel Komitmen Manajemen terdiri atas 4 dimensi, yaitu dukungan organisasi, reward system, empowerment, dan training. Secara kontinum berada di antara ragu-ragu hingga baik.

2.      Hasil analisis terhadap  pertanyaan terbuka dan hasil lapangan terkait perubahan BPKP sebagai auditor Presiden berkelas dunia menyatakan:

a.      Istilah auditor presiden sudah cukup lama. Di era pemerintahan sebelumnya BPKP mempunyai visi sebagai auditor Presiden. Saat ini telah dipertegas dengan Perpres No. 192 tahun 2014.

b.      Menterjemahkan auditor kelas dunia kepada pegawai belum sepenuhnya terdefinisikan dengan jelas dibandingkan sebagai auditor Presiden yang telah lebih mendapat: kewenangan/mandat, peran dan tugas,  ruang  lingkup  pengawasan, mindset, kualitas SDM,  sarana prasarana, aksesibilitas, dan output (produk).

c.      Karakteristik auditor berkelas dunia pada umumnya mendasarkan pada positioning di mana harus diakui lembaga internasional, organisasinya mengikuti standar internasional, mencapai posisi level tertinggi IACM (level 5), Memiliki standar penugasan baik standar consultancy maupun standar assurance mengacu pada standar internasional. Selain itu, sumber daya yang dimiliki BPKP seharusnya memenuhi standar worldclass internal auditor baik SDM, sarana prasana, dan tools yang dimiliki.

d.      Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi  perubahan di antaranya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal di antaranya terkait dengan SDM, mekanisme kerja, filosofi perubahan, sumber daya, sarana prasarana, dan manajemen SDM. Adapun Hambatan eksternal: a) Stakeholders BPKP umumnya belum memahami perubahan peran BPKP; b) Masih  terdapat  APIP Daerah yang belum mandiri (belum didukung kapabilitas yang memadai)  dalam  melakukan tugas dan fungsi selaku aparat pengawasan daerah, sehingga masih meminta BPKP untuk membantu melaksanakan pengawasan langsung.

Untuk mendukung manajemen perubahan melalui perubahan perilaku pegawai di BPKP dapat kami beri masukan antara lain:

  1. BPKP agar dapat lebih memperhatikan  beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perubahan dengan merancang kerangka kerja/framework manajemen perubahan dengan memperhatikan perubahan organisasi melalui pendefinisian peran organisasi dengan memperhatikan keinginan stakeholders, mengoptimalkan peran melalui pembenahan mekanisme kerja, dan memberdayakan/pengembangan pengelolaan SDM sebagai individu-individu pelaksana perubahan.
  2. BPKP  agar  dapat  lebih  memperhatikan  komitmen  organisasi.  Komitmen organisasi  dalam  bentuk  dukungan  organisasi,  reward  system, pemberdayaaan,  dan  pelatihan  (training)  menjadi  perhatian  BPKP  untuk memelihara reinforcement  dalam perubahan. Setiap unit kerja di BPKP yang memiliki  peran  dan fungsi  yang  berkaitan  dengan  SDM  dapat  melakukan penyusunan strategi pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang mendukung penguatan peran BPKP sebagai auditor Presiden yang berkelas dunia.  Di antaranya  adalah; a)  identifikasi  persyaratan  pekerjaan, menentukan  jumlah  orang  dan  kombinasi  keterampilan  yang  dibutuhkan untuk suatu pekerjaan dan menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap kandidat terpilih; b) memberikan reward bagi orang yang bekerja efektif dan mempertahankan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja; c) menyiapkan kompetensi karyawan melalui peningkatan knowledge, skill dan abilities; d) pemeliharaan  pemenuhan kebutuhan yang  terkait dengan kebijakan SDM  organisasi e) Dilakukannya  Quality Assurance and Improvement  Program  (QAIP),  untuk  menambah  kredibilitas  aktivitas internal auditor dalam  organisasi, membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam aktivitas  internal  audit  dan memenuhi harapan stakeholder.

 

 


Share