16.049 Efektivitas Pembinaan BPKP Dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Efektivitas Pembinaan BPKP Dalam Peningkatan Kapabilitas APIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mendapat mandat untuk meningkatkan kompetensi auditor APIP. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Kepala BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1633/2011; 16/2015; 6/2015; sebagai pedoman teknis pembinaan peningkatan kapabilitas APIP. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019, BPKP telah menargetkan sebanyak 85% APIP kementerian/lembaga/ provinsi dan 70% APIP kabupaten/kota mencapai level 3 pada akhir tahun 2019. Pada akhir tahun 2014 sebagian besar APIP (85% APIP) baru mencapai pada level 1, maka jika dibandingkan dengan capaian kapabilitas APIP pada tahun 2014 target tersebut membutuhkan peningkatan yang sangat signifikan.

Berbagai upaya telah dilakukan BPKP dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Bagaimana efektivitas pembinaan BPKP terhadap peningkatan kapabilitas APIP?
2. Bagaimana gambaran upaya pembinaan peningkatan kapabilitas yang telah dilakukan BPKP?
3. Apa peran pembinaan yang perlu ditingkatkan untuk pencapaian kapabilitas APIP level 3?

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pembinaan BPKP terhadap peningkatan kapabilitas APIP telah berjalan cukup efektif. Hal ini didukung oleh beberapa hasil analisis berikut:

1. Dari analisis efektivitas diperoleh nilai sebesar 75.92 ( 63 ≤ cukup efektif ≤ 81,9 ) yang dihitung dari rata-rata efektivitas pembinaan dari kriteria input, kriteria proses, kriteria output dan kriteria outcome. Hal ini berarti menurut persepsi responden APIP, kegiatan pembinaan oleh BPKP cukup efektif, sebagaimana yang diharapkan APIP bersangkutan.
2. Dari analisis kinerja dan kepentingan (Importance Performance Analysis) menunjuk kan bahwa hanya tiga indikator yang berada pada posisi kuadran I. Posisi ini menggambarkan APIP mempunyai harapan tinggi terhadap proses pembinaan, namun capaian realisasinya di bawah harapan. Pada posisi ini perhatian dikonsentrasikan untuk meningkatkan capaian agar sesuai dengan harapannya. Indikator yang berada pada kuadran I ini yaitu:

indikator 7 : Perekrutan SDM dilakukan secara terencana dan berdasar kan standar kompetensi APIP

indikator 28 : Aplikasi yang disediakan BPKP dalam rangka self assessment memudahkan APIP dalam peningkatan kapabilitasnya

indikator 31 : Anggaran kegiatan peningkatan kapabilitas APIP tersedia dalam APBN/APBD

Dari tiga indikator tersebut di atas nampak bahwa, dua dari sisi APIP dan satu indikator dari BPKP yaitu penyediaan aplikasi yang memudahkan self assessment dalam penilaian mandiri kapabilitas APIP, sedangkan dua lainnya BPKP hendaknya dapat mendorong terciptanya kebijakan yang memungkinkan dalam perekrutan SDM APIP dan ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapabilitas APIP.

3. Analisis gap menunjukkan bahwa rata-rata nilai kenyataan untuk seluruh indikator sebesar 3,00 dan rata-rata nilai harapannya sebesar 3,64. Rata-rata perbedaan (gap) antara kenyataan dan harapan sebesar 0.64 dari skala 4. Dari analisis ini yang masih perlu mendapat perhatian dari BPKP adalah bahwa rata-rata harapan dari APIP hanya 3.64 dari skala 4 yang berarti tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang dilakukan oleh BPKP namun belum sepenuhnya menjadi harapan/kebutuhan APIP.

Tiga indikator yang memiliki gap terbesar (lebih dari 0,9) adalah:

indikator 27 : Dukungan sarana prasarana K/L/D dalam peningkatan kapabilitas APIP dengan gap 0,99 (H :3,63 dan K: 2,64)

indikator 8 : Jumlah SDM APIP dengan gap 0,97(H : 3,59 dan K: 2,62)

indikator 7 : Perekrutan SDM APIP dengan gap 0,95 (H : 3,71 dan K: 2,76)

Ketiga hal tersebut seluruhnya di luar kontrol BPKP, namun sebagai instansi Pembina, diharapkan BPKP mampu menjembatani akan terwujudnya harapan APIP tersebut.

4. Analisis pengaruh pembinaan terhadap peningkatan kapabilitas APIP membuktikan bahwa ada pengaruh positif pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kapabilitas APIP yang ditunjukkan dengan persamaan regresi berikut:

Y = 0.774 + 0.181 X1 + 0.375 X2 dengan R=0.432 dan R2 = 0.186

Skor tersebut diinterpretasikan bahwa ada hubungan positif dan pengaruh yang cukup kegiatan pembinaan BPKP terhadap kapabilitas APIP. Pengaruh yang dapat dijelaskan sebesar 18,60% yang berarti masih banyak variabel lain yang memengaruhi kapabilitas APIP yaitu 81,40%. Namun demikian jika persamaan regresi tersebut diterapkan pada data sampel, terbukti bahwa Y estimasi yang sesuai dengan Y sesungguhnya sebesar 71% .

5. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan hasil wawancara dari responden APIP dan petugas BPKP yang menangani peningkatan kapabilitas APIP, masih terdapat berbagai hal yang membutuhkan perhatian serius BPKP agar tujuan pembinaan peningkatan kapabilitas APIP dapat dicapai.

Masukan APIP sebagai pengguna layanan pembinaan dari BPKP, menyam- paikan beberapa hal yang menurut persepsi mereka perlu disikapi untuk meningkatkan Kapabilitas yaitu:

1. Jumlah dan tingkat pemahaman SDM APIP masih rendah;
2. Kelembagaan APIP yang belum tertata dengan baik;
3. Pendampingan dalam mengelola organisasi APIP masih dibutuhkan;
4. Dukungan dari pimpinan tertinggi instansi APIP masih rendah;
5. Jumlah anggaran pembinaan yang tersedia baik di BPKP maupun di APIP masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut di atas memerlukan peran pembinaan yang lebih fokus guna menghasilkan pembinaan yang efektif. Peran pembinaan yang perlu ditingkat kan di antaranya:

1. BPKP meningkatkan komunikasi dengan pengambil kebijakan di tingkat pimpinan K/L/P untuk memberi pemahaman kepada mereka tentang arti pentingnya peningkatan kapabilitas APIP baik secara administrasi maupun politis; Komunikasi tersebut harus mampu mendorong kebijakan peningkatan kapabilitas APIP tertuang dalam RPJP/D atau RPJM/D.
2. BPKP perlu membangun aplikasi pembinaan berbasis WEB yang mudah diakses menggunakan teknologi yang terjangkau oleh pengguna, untuk membantu memberikan kemudahan bagi APIP dan instansi APIP dalam mengembangkan diri. Aplikasi tersebut akan menjadi sarana komunikasi yang efisien dan efektif antara yang APIP yang dibina dengan dengan BPKP sebagai pembina.
3. BPKP perlu membangun “Help Desk” di setiap Perwakilan BPKP untuk melayani APIP pada jam kerja, yang dikelola oleh petugas yang menguasai peningkatan kapabilitas APIP.
4. Kegiatan tatap muka terus ditingkatkan frekuensinya. Petugas BPKP mendatangi tempat APIP memberi pendampingan atau asistensi atau bimbingan secara langsung.