15.137 - Kegamangan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah

Kegamangan yang terjadi pada para penyelenggara pengelolaan belanja negara yang mengakibatkan rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat menghambat laju pembangunan nasionaldisebabkan beberapa hal. Penyebab kegamangan tersebut antara lainadanyaancaman pidana dariAparat Penegak Hukum(APH). Kegamangan terjadi bukan hanya karena para pengelola keuangan melakukan hal yang salah secara pidana tetapi kegamanganbisa juga timbul meskipun mereka melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain aspek hukum penyebab kegamangan lainnya adalah adanya intervensi dari atasan atau pihak luar yang berpengaruh terhadap pelaksanaankegiatan, ketidakjelasan kewenangan,kondisi yang memaksaterjadinya penyimpangan,serta ketidak jelasan Standar Operasi Prosedur (SOP).

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Puslitbangwas BPKP melaksanakan Kajian Kegamangan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel - variabel tersebut di atas dengan timbulnya kegamangan khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Dari penelitian ini juga dapat terlihat variabel yang paling dominan  dan mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat terhadap timbulnya kegamangan tersebut.Unit analisisnya adalah Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pembuat komitmen (PPK) dan Satuan Tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan kementerian.

Hasil kajian ini menunjukkan intervensi baik internal maupun eksternal paling dominan serta berkorelasi yang menyebabkan  terjadinya kegamangan pada Kuasa Pengguna Anggaran dan Satuan Tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP). Sedangkan  perbedaan pengertian atau persepsi Aparat Penegak Hukumdan pelaksana kegiatan atas kesalahan administrasi dengan kesalahan pidana menyebabkan terjadinya kegamangan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementeriannya.

Kegamangan berakibat pada lambatnya pengambilan keputusan dan eksekusi anggaran yang selanjutnya menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.

Untuk mendorong penyerapan anggaran dengan mengurangi kegamangan para pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang melarang adanya intervensi dari pihak manapun dalam pengadaan barang dan jasa, namun pelaksanaannya belum efektif, oleh sebab itu pemerintah harus membuat sistem pengendalian dan pemberian sanksi apabila terjadi intervensi khususnya dari atasan langsung dan dari pihak eksternal dalam proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan sampai pada penyelesaian pekerjaan .
2. Dalam hal perbedaan pengertian kesalahan administrasi dan kesalahan tindak pidana, Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khusunya pasal 385 tentang koordinasi Aparat Penegak Hukum dengan APIP dalam menangani tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi dan pengertian antara kesalahan administrasi dan kesalahan tindak pidana. Namun UU ini hanya berlaku untuk aparat pemerintah daerah  bukan untuk pejabat Kementerian di Pusat.  Oleh karena itu perlu dibuatkan aturan yang sama untuk pejabat kementerian di Pusat.
3. Perlu koordinasi APIP dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa melalui bimbingan teknis atau asistensi dengan membantu pimpinan instansi pemerintah dalam perencanaan, pengelolaan dan penetapan pengadaan barang dan jasa agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kementerian agar berkomunikasi aktif terhadap permasalahan yang dihadapi dengan pihak terkait antara lain: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, Kementerian Keuangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan anggaran.

Hasil kajian ini menjadi bahan masukan bagi pimpinan BPKP dalam rangka memberi masukan kepada Presiden terkait dengan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .