Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

15.136 - Pengembangan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional di semua program pembangunan, maka lembaga pengawasan nasional memiliki peran yang penting untuk mendorong dan  mengawal, agar pertanggungjawaban yang hendak  diciptakan memiliki kualitas sesuai dengan yang diharapkan. BPKP sebagai lembaga pengawasan intern yang berskala nasional, dapat mengambil peran tersebut melalui berbagai tugas dan fungsi yang dijalankannya, baik dalam bentuk assurance maupun consulting. Sejalan dengan hal tersebut berbagai peraturan (PP 60/2008, Perpres 192/2014) memberikan tugas kepada BPKP untuk  melaksanakan kegiatan yang berkontribusi dalam penciptaan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan. Di dalam Renstra BPKP 2015 - 2019, salah satu sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.” Pencapaian sasaran strategis tersebut akan diukur dengan indikator berupa Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (Indeks AP3N). Oleh sebab itu, maka untuk mendapatkan nilai indeks tersebut, perlu dirumuskan  suatu instrumen yang tepat yang akan menjadi alat dalam pengukurannya.
 
Tujuan kajian ini adalah untuk  menghasilkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur indeks akuntabilitas pengelolaan program pembangunan nasional. Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait dengan capaian sasaran strategis BPKP 2015-2019 yaitu “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.” 
 
Kajian ini menghasilkan framework, matrik, dan metode pengukuran Indeks. Framework terdiri dari variabel (kebijakan, perencanaan-penganggaran, pelaksanaan-penatausahaan, pelaporan-pertanggungjawaban, dan pengawasan),  dimensi (transparency, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness), dan indikator. Matrik menggambarkan semua variabel dengan setiap variabel mengandung lima dimensi, dan setiap dimensi mempunyai beberapa indikator. Selain hal tersebut matrik juga menggambarkan bobot dari setiap variabel, dimensi, dan indikator. 
 
Pengukuran Indeks AP3N menggunakan pola yang menggambarkan pengukuran di kelompok penanggungjawab/koordinator program dan di kelompok pelaksana program. Kelompok pelaksana program (K/L/pemda/BUMN/D) akan mengisi variabel pelaksanaan-penatausahaan di kelompok penanggungjawab/koordinator. Nilai kelompok pelaksana program yang digunakan .adalah nilai rata-rata dari seluruh pelaksana program.
Pemberian nilai (skoring) diberikan kepada seluruh indikator. Semakin tinggi nilai berarti semakin baik pemenuhan unsur dari indikator yang bersangkutan. Tingkat capaian diukur dengan menggunakan skala 1, 0,5, dan 0. Secara umum kriteria penilaian adalah nilai 1 bila semua standar/kriteria yang dibutuhkan terpenuhi, nilai 0,5 bila terpenuhi sebagian, dan nilai 0 bila semua kriteria/standar belum/tidak terpenuhi. Hasil dari penilaian (skoring) seluruh indikator akan diklasifikasikan (dikonversi) ke dalam lima tingkat pengukuran yaitu “sangat baik”, “baik”, “cukup”, “kurang baik”,  dan “sangat kurang”. 
 
Saran:
Kajian Indeks AP3N yang telah dilakukan baru sampai pada tahap menjaring fenomena yang terjadi di beberapa pelaku program pembangunan. Untuk itu masih dibutuhkan waktu dan sumber daya untuk melanjutkan kajian ini sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada Kepala BPKP. Beberapa materi kegiatan lanjutan yang akan dilakukan pada periode berikutnya adalah: 
  1. Pengumpulan informasi lanjutan
  2. Focus Group Discussion (FGD) ekstern dengan pelaku program pembangunan nasional
  3. Uji coba tahap I, untuk melihat  apakah instrumen yang telah dikembangkan cukup aplicable
  4. Pembahasan dengan para pakar baik profesional maupun akademisi
  5. Uji coba tahap II 
  6. Finalisasi instrumen
  7. Pembuatan protokol penggunaan instrumen
 

Share