Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

15.135 - Penataan Kelembagaan Pembiayaan

Pembiayaan Pembangunan mengalami kekosongan semenjak Lembaga Pembiayaan Pembangunan dalam bentuk Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di merger menjadi Bank Mandiri. Kekosongan tersebut mulai diisi oleh Pemerintah dengan membentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang sekarang biasa disebut Bank Ekspor Indonesia. Sektor lain seiring dengan munculnya kebutuhan riel di lapangan mulai di perhatikan oleh pemerintah. Pada rezim Presiden Jokowi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur menjadi momentum yang tepat untuk membentuk kembali Lembaga Pembiayaan Pembangunan ini. Penelitian atas proses pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) yang merupakan penyatuan Pusat Investasi Pemerintah ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Rancangan Undang-Undang pembentukan LPPI sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. Pokok-pokok hasil penelitian dapat kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Persoalan utama pembangunan nasional adalah keperluan dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan kemampuan Pemerintah menyediakan dana pembangunan terbatas. Dalam RPJMN 2015-2019, kebutuhan anggaran pembiayaan infrastruktur  adalah Rp 6.552 triliun namun lembaga keuangan maupun Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan karena keterbatasan regulasi. Regulasi pemerintah belum mengijinkan sektor asuransi, dana pensiun, dana sektoral dan dana lainnya dalam membiayai infrastruktur, sebagai berikut:
  1. Penempatan investasi dana asuransi pada sektor infrastruktur ada pembatasan pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan no: 481 Tahun1998;
  2. Penempatan investasi dana pensiun dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan no: 511 Tahun 2002;
  3. Penempatan dana sektoral (Dana Geothermal, Dana Kehutanan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Dana Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Dana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Dana Kelapa Sawit, dan lain-lain) dibatasi oleh peraturan sektoral;
  4. Penempatan dana sektor lainnya (Dana Haji, Dana Pendidikan) belum tersedia peraturan yang mendasarinya.
  1. Arahan RPJMN 2015-2019 telah ditindaklanjuti sebagai berikut :
  1. Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah dilakukan dengan mengalihkan seluruh investasi pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. Sarana Muti Infrastruktur (PT. SMI) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 23a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN-P Tahun 2015. BPKP melakukan audit atas nilai investasi pemerintah pada PIP yang akan menjadi dasar penetapan alokasi penambahan PMN pada PT. SMI. Nilai penambahan PMN tersebut telah ditetapkan sebesar Rp18,356 triliun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Penambahan PMN ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Sarana Multi Infrastruktur.
  2. Pembentukan tiga lembaga pembiayaan, yaitu untuk bidang industri, pertanian, dan infrastruktur telah dirancang dalam RUU Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI) dan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015-2019 nomor 155
  1. Hal-hal lain yang dapat kami kemukakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:
  1. Bentuk lembaga penyedia pembiayaan infrastruktur yang ideal  menurut hemat kami adalah Bank Pembangunan. Pendirian Bank Pembangunan dengan Undang-Undang memungkinkan pemerintah mengeluarkan kebijakan dukungan seperti jaminan kecukupan modal, bankruptcy remote, dan insentif pajak seperti praktik yang terjadi di Bank Pembangunan negara lain. Hal ini sejalan dengan konsep usulan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu yang mengarahkan LPPI berbentuk Bank Pembangunan seperti yang ada di negara lain dan mencakup bidang infrastruktur, industri, maritim, pertanian, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah.
  2. Pelaksanaan fungsi berupa pembiayaan dan penjaminan serta asuransi memungkinkan adanya risiko yang besar karena proyek yang dibiayai mempunyai masa waktu yang panjang, sehingga LPPI dapat mengalami kerugian karena klaim yang harus dibayar. Pengalaman kerugian yang dialami  Export Credit Agency (ECA) di negara lain, hendaknya bisa dimitigasi melalui RUU tersebut. Dalam rangka pembentukan LPPI tersebut, BPKP perlu mengawal proses pembentukannya untuk memastikan bahwa governance, risk, control telah berjalan dalam proses tersebut.
  3. Salah satu sasaran dalam  RPJMN 2015-2019  yaitu meningkatnya peran badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur. Diharapkan LPPI yang akan dibentuk, mampu mengoptimalkan dana di masyarakat maupun dana yang terkonsentrasi di lembaga pembiayaan infrastruktur sektoral seperti Bapertarum, BTN, PT Perumnas, Geothermal Fund, Sawit Fund, Dana Haji, Dana Pendidikan, asuransi dan dana pensiun dan dana lainnya. Perlu adanya sinkronisasi regulasi antara tujuan pembentukan dana dan pemanfaatan dana tersebut untuk menunjang pembangunan infrastruktur.
  1. Peran BPKP dapat diwujudkan melalui koordinasi dan sinergi dengan Kementerian / Lembaga terkait. Walaupun saat ini pengawasan terhadap lembaga pembiayaan infrastruktur dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2012 tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, namun BPKP dapat memberikan kontribusi sesuai pasal 3 huruf b  Perpres Nomor 192 Tahun 2014 dan diktum ketiga huruf f Inpres Nomor 9/2014.

Share