Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

15.131 - Optimalisasi Peran Pengawasan BPKP

Produk-produk hukum yang mendukung BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai auditor Presiden menggambarkan dinamika lingkungan eksternal BPKP. Kini, peran pengawasan BPKP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. Adanya peraturan atau regulasi tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi eksistensi BPKP namun dapat menjadi ancaman jika pemenuhan dalam mandat tersebut tidak terlaksana. Jika peraturan atau regulasi yang terkait dengan BPKP terpenuhi dapat menjadi pengungkit nilai (value) pentingnya keberadaan BPKP dan menumbuhkan trust untuk BPKP.

Dari hasil kajian ini menguraikan bahwa terdapat peran pengawasan yang belum dilaksanakan secara optimal, yaitu: 1) Peran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan lintas sektoral masih berjalan sendiri-sendiri (sektoral), belum ada koordinasi antara kedeputian teknis dan perwakilan serta belum ada pedoman atas pengawasan yang bersifat lintas sektoral; 2) Peran menurut Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, perumusan kebijakan nasional serta pengorganisasian dan sinergi pengawasan bersama APIP lain; 3) Peran dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, audit/evaluasi pembiayaan pembangunan.

Belum optimalnya pelaksanaan peran pengawasan BPKP disebabkan oleh adanya kendala-kendala diantaranya belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM, belum memadainya komposisi dan penyebaran SDM, belum terencana dengan baiknya program pengawasan dari Pusat, kurangnya koordinasi antar kedeputian rendal/unit pusat, dan belum tersosialisasinya pedoman pengawasan yang jelas dari rendal. Kendala eksternal yaitu belum optimalnya koordinasi dengan APIP Kementerian/Lembaga/Pemda. Di samping kendala-kendala tersebut, banyaknya penugasan atas permintaan institusi/APIP lain (by request) memengaruhi sumber daya yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan mandat BPKP serta mengaburkan fokus pengawasan. Berdasarkan The Institute of Internal Auditors Research Foundation (2011), belum dilaksanakannya seluruh peran pengawasan BPKP sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut dapat memengaruhi nilai internal audit bagi Presiden sebagai stakeholder utama BPKP.

Sebagai suatu organisasi, keberlangsungan hidup suatu organisasi bergantung pada kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan tersebut.  Perubahan bukan merupakan pilihan namun keharusan. BPKP harus mampu menyikapi perubahan tersebut tentunya dengan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi jalan dalam pencapaian organisasi. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang dapat mengoptimalkan peran pengawasan BPKP yaitu 1) Terhadap permintaan pengawasan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah bilamana masih ada, perlu disikapi dalam kerangka peran BPKP sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 tahun 2008 melalui pilihan: (a) Pengawasan tetap dilakukan oleh BPKP namun dalam konteks pengawasan lintas sektoral menjembatani pengawasan sektoral pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sehingga persoalan internal dan eksternal dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat diselesaikan secara komprehensif; (b) Pengawasan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah, karena merupakan tugas dan tanggung jawab serta kinerja yang melekat pada APIP yang bersangkutansehingga kurangtepat bilamana dilakukan oleh BPKP secara kelembagaan kecuali dengan perbantuan tenaga BPKP disertai pengendalian yang memadai.Selain itu, BPKP hendaknya mengoptimalkan peran pengawasan dengan memperhatikan fungsi rendal, proses pengawasan lintas sektoral, perbaikan metodologi audit kinerja, pengelolaan sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi. 


Share