15.111 - Peran APIP Dalam Mengawal Program Pembangunan Kemaritiman

Pembangunan kemaritiman menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Beragamnya potensi maritim Indonesia mulai dari wilayah kelautan beserta isinya, pelayaran, pertahanan, hingga industri maritim. Ironisnya, dengan potensi kekayaan maritim Indonesia belum mampu menunjukan potret sejahtera bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Program pembangunan kemaritiman memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks. Sifat pembangunan kemaritiman adalah lintas sektor karena dalam implementasinya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga/Pemda.

Persoalan kemaritiman memiliki dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal menyangkut pengelolaan perairan laut teritorial dan aktivitas di dalamnya untuk kepentingan dalam negeri. Sementara itu, dimensi eksternal menyangkut pengelolaan yurisdiksi wilayah laut negara yang terkait kerjasama bahkan konflik dengan negara lain. Setiap persoalan memiliki kompleksitas dan karakteristik tertentu. Kompleksitas persoalan membutuhkan solusi yang didukung dengan pertimbangan yang multi knowledge, pendekatan masalah yang multidispliner, dan dukungan data dan informasi yang akurat.

Tidaklah mudah bagi auditor intern dalam menjalankan perannya untuk mengawal program pembangunan tersebut.  Sesuai dengan ranah dan tanggungjawabnya, auditor intern harus mampu dalam meng-capture persoalan/isu yang muncul, memecahkan masalah/isu dan memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif dan  dapat meningkatkan kinerja organisasimelalui rekomendasi yang konstruktif tersebut. Cakupankegiatantidak hanya sekedar assurance tetapi juga konsultatif  dengan fokus pada semua aspek yang berpengaruh terhadap kinerja (performance)  melalui pemahaman terhadap risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Bagi BPKP pengawalan program Pembangunan Kemaritiman terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu:

1. Memahami bisnis proses dari suatu program.
2. Mengidentifikasi area-area yang berisiko.
3. Mengcapture isu/persoalan yang mengemuka di publik.
4. Merumuskan kebijakan pengawasan strategis yang bersifat lintas sektor.
5. Menentukan tematik pengawasan strategis.
6. Merancang skema koordinasi dan sinergi.

Berdasarkan hasil telaahan tersebut  beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Menggiatkan pola pikir auditor BPKP yang berwawasan makro.
2. Merumuskan kebijakan pengawasan lintas sektoral untuk program kemaritiman didahului dengan perlunya kebijakan yang bersifat generik sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan lintas sektor.
3. Menentukan tema pengawasan yang menjadi prioritas perhatian Presiden atau masyarakat luas.
4. Memilih Obyek Pengawasan memperhatikan kegiatan yang bersifat lintas sektor.
5. Memiliki bank data baik disetiap unit kerja Perwakilan BPKP maupun di Pusat

Memperhatikan peluang kegiatan pengawasan sebagai contoh pembangunan infrastruktur dengan mekanisme pembiayaan KPS.