Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

14.127 Persiapan Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah akan menyalurkan anggaran sebesar Rp 9,1 triliun kepada 72.944 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan kucuran dana tersebut maka masing-masing desa akan mendapatkan dana antara Rp 800 juta hingga Rp 1,4 milyar yang akan mulai berlaku pada tahun 2015 (sumber: majalah Akuntan, September 2014).

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik krusial yang berpotensi menimbulkan masalah dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dan pola pengawasan yang dibutuhkan, serta peran BPKP dalam meningkatkan kapasitas APIP kabupaten/kota, khususnya Inspektorat kabupaten/kota. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran kepada pimpinan BPKP untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholders yang terkait dengan pelaksanaan penugasan pemberian jasa konsultasi dan quality assurance, dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa titik yang berpotensi menimbulkan masalah dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yaitu, 1) belum adanya peraturan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 2) perencanaan pembangunan desa tidak selaras dengan rencana pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota, 3) perencanaan pembangunan desa dapat mengarah kepada keuntungan kelompok tertentu sehingga tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan kekhasan daerah, 4) sumber daya manusia penyelenggaraan pemerintahan desa belum memadai, 5) besarnya alokasi dana desa dapat dipengaruhi kepentingan politik sehingga alokasi belum sesuai dengan kondisi desa yang sesungguhnya, 6) pengadaan barang/jasa di desa berpotensi menyimpang dari aturan, dan 7) pencatatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa berpotensi tidak transparan dan akuntabel.

Permasalahan tersebut di atas membutuhkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014, kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dimana kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah.

Dalam rangka menunjang impementasi Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai APIP dapat mengambil peran dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Sesuai PP 60 Tahun 2008, peran pokok yang harus dilaksanakan BPKP selaku pengawas (auditor) intern pemerintah, yaitu melalui pemberian jaminan mutu (assurance), pemberian asistensi (consulting) kepada stakeholders untuk mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara, kegiatan pengawasan yang bersifat represif/investigatif, serta memberikan informasi yang cepat dan akurat atas permasalahan yang bersifat current issues. Atas dasar hal tersebut, BPKP diharapkan mempunyai peran yang strategis dalam mengawasi pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi penyimpangan.

 

 


Share