15.101 Bahan Pedoman Umum Pengawasan Lintas Sektoral

Akhir tahun 2014, Presiden RI mengeluarkan dua peraturan yang memperkuat dan memperjelas tugas BPKP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Kedua peraturan tersebut antara lain menyebutkan BPKP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
3. Melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, yang antara lain meliputi “audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan”.

Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral perlu segera ditindaklanjuti, agar koordinasi di internal BPKP maupun dengan APIP K/L/P dan BUMN/BUMD dapat berjalan secara sinergis dan tidak terjadi tumpang tindih.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, Puslitbangwas BPKP berinisiatif menyusun bahan pedoman yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan BPKP dalam menyiapkan infrastruktur pengawasan terhadap program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan terhadap program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral sebagai berikut:

1. Hasil akhir yang diharapkan dari pengawasan program yang bersifat lintas sektoral adalah rekomendasi strategis yang dilandasi data yang lengkap dan akurat;
2. Koordinasi dan sinergi yang difokuskan pada pendanaan, otoritas, organisasi pelaksana, koordinasi, target/sasaran, dan akuntabilitas pengelolaan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksaaan kegiatan pengawasan dan mengeliminasi kemungkinan adanya suatu kegiatan yang cukup berisiko dan berpengaruh signifikan namun tidak terawasi;
3. Skema Koordinasi Pengawasan Lintas Sektoral Intern dan Ekstern. Skema tersebut, menggambarkan pola hubungan koordinasi dan arus data/informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan program yang bersifat lintas sektoral.

Untuk mendukung skema pengawasan tersebut perlu dukungan dari Kepala BPKP dalam bentuk Peraturan Kepala yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pola hubungan antar kedeputian yang menjabarkan pengawasan program strategis yang mengatur kriteria penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pengawasan (kedeputian sebagai koordinator) dan kedeputian teknis yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan (kedeputian pendukung);
2. Pola hubungan antara kedeputian teknis sebagai rendal dengan Perwakilan BPKP sebagai unit pelaksana teknis.
3. Pelibatan Pusinfowas, Biro Perencanaan Pengawasan, dan Biro Keuangan untuk keharmonisan perencanaan, penganggaran, pembiayaan dan arus data/informasi.

Di samping dukungan Kepala BPKP, pelaksanaan kegiatan pengawasan program yang bersifat lintas sektoral perlu dukungan dari APIP K/L/P dan SPI BUMN/BUMD yang terlibat dalam program. Untuk itu koordinasi dan sinergi dengan APIP K/L/P dan SPI BUMN/BUMD perlu dirancang secara seksama untuk dapat memperoleh data/informasi sesuai dengan apa yang diharapkan dalam mendukung rekomendasi strategis yang hendak dihasilkan.

Koordinasi dapat dilakukan oleh kedeputian teknis yang melakukan dukungan pengawasan program strategis/lintas sektoral. Koodinasi dan sinergi dapat dilakukan sekaligus melakukan sinkronisasi rencana kegiatan pengawasan termasuk jadwal waktu pelaksanaannya.

4. Tahapan pengawasan program lintas sektoral Untuk memudahkan bagi seluruh unit kerja yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan program lintas sektoral, perlu dibuatkan aliran data/informasi yang saling terkait dari setiap unit pengawasan yang dilibatkan pada setiap tahapan pengawasan meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Bahan pedoman umum pengawasan program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepala BPKP dalam membuat kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional terhadap program/kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan melakukan pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern.