Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

14.072 - Hubungan Opini BPK atas Lapkeu Daerah Dengan Terjadinya Penyimpangan Kasus Korupsi

 

Terkait dengan pemberian opini WTP oleh BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pada saat ini berkembang isu krusial yang menghubungkan opini dengan kasus korupsi. Dalam beberapa kejadian, terdapat laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan LKPD yang memperoleh opini WTP dari BPK namun, dalam periode yang sama, ditemukan pula kasus korupsi pada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah terkait.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara opini BPK atas laporan keuangan dengan adanya indikasi atau dugaan atas penyimpangan/kasus korupsi di lingkungan Kementerian/LPNK maupun Pemerintah Daerah. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Periode penelitian adalah tahun 2010-2012.

Berdasarkan hasil penelitian ini terungkap bahwa tidak ada hubungan langsung antara opini BPK atas laporan keuangan pemerintah dengan kasus tindak pidana korupsi. Semakin baik opini BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah provinsi) tidak menyebabkan menurunnya kasus tindak pidana korupsi di kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

Salah satu pertimbangan dalam pemberian opini BPK adalah keandalan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. BPK memberikan opini WTP jika tidak ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern instansi pemerintah yang diaudit. Namun demikian, sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh instansi pemerintah tertentu akan menjadi tidak efektif dalam mengatasi penyimpangan jika terjadi kolusi di antara pihak-pihak yang terkait dan terjadi pengabaian oleh manajemen atas sistempengendalian intern tersebut.

Meskipun tujuan audit atas laporan keuangan instansi pemerintah yang dilakukan oleh BPK tidak ditujukan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan (fraud), namun sudah selayaknya jika terjadi kecurangan yang material, prosedur audit yang di jalankan harus dapat mendeteksi kecurangan tersebut. Kegagalan BPK mendeteksi terjadinya kasus korupsi pada instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai kegagalan BPK mengelola risiko deteksi. Semakin mampu BPK mengelola risiko deteksi maka semakin tinggi jaminan bahwa opini WTP oleh BPK menjamin tidak terjadinya tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah. Sebaliknya, semakin kecil kemampuan BPK mengelola risiko deteksi maka semakin besar kemungkinan tidak ada kaitannya antara opini yang diberikan dengan terjadinya kasus tindak pidana korupsi pada instansi pemerintah yang diaudit.

Penelitian ini memberikan pemahaman awal mengenai hubungan opini atas laporan keuangan dengan kasus tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah. Namun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan data, pengujian hubungan, dan dalam pengungkapan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap terjadinya kasus korupsi.


Share