Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

14.066 - SBK Pengawasan BPKP Tahun 2015

Indikator output BPKP hingga tahun 2014 adalah laporan hasil pengawasan. Seiring dengan peran BPKP sebagai auditor pemerintah RI, yang tidak terbatas pada pemberian jasa assurance melainkan juga jasa consulting, menuntut perlunya suatu rekomendasi yang berkualitas atas implementasi kebijakan atau program pemerintah. Perumusan indikator output berupa laporan ini dalam praktek menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain: (1) keterhubungkan antara besaran  output dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tidak terlihat logic nya, (2) pengendalian atas jumlah output menjadi lemah, karena seluruh laporan baik laporan yang merupakan produk akhir maupun produk antara, seluruhnya diperlakukan setara,(3) indikator output tersebut menjadikan laporan sebagai produk akhir, baik bagi individu, Tim, maupun organisasi di tingkat Pusat maupun Perwakilan BPKP tanpa melihat pengaruh output tersebut dalam memperbaiki governence, risk, dan control pada K/L/pemda maupun korporasi. Dari beberapa permasalahan tersebut menimbulkan kesulitan dalam pengusulan anggaran dan manajemen kinerja.

Dari sudut pandang manajemen pengetahuan, penelitian Puslitbangwas sebelumnya menunjukkan bahwa informasi yang ada di dalam laporan hasil pengawasan BPKP belum dikelola secara terstruktur. Berarti ada hal yang harus berubah dari sisi perencanaan, yaitu mengubah mindset output dari laporan menjadi rekomendasi strategis. Perubahan indikator output mengharuskan adanya perubahan anggaran yang menyertainya, sehingga perlu adanya penghitungan Standar Biaya Keluaran yang disusun untuk menghasilkan satu  rekomendasi strategis.

Pendefinisian rekomendasi strategis di masing-masing Rendal menjadi salah satu bahan analisis  dalam kajian Standar Biaya Keluaran, selain dari literatur atau kajian pustaka lainnya. Penyusunan rekomendasi strategis di tingkat Rendal akan meningkatkan kualitas output dan mengakomodasikan logic program atas perumusan indikator yang diterapkan Bappenas dan Kementerian Keuangan,meningkatkan fleksibilitas perencanaan kinerja-penganggaran, mengendalikan jumlah  output agar selaras dengan RKA K/L, dan memperjelas cascading output  antara Rendal dan Perwakilan. Kurang tajamnya kualitas output karena belum memenuhi sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur, menggeser perhatian para pembuat kebijakan pada hasil nyata dari suatu kegiatan.

Rencana perubahan output dari laporan ke rekomendasi strategis  menimbulkan berbagai reaksi dari intern BPKP, meskipun sebagian besar sudah mengetahui adanya rencana perubahan tersebut. Pihak yang setujumenyatakan bahwa rekomendasi strategis ini merupakan terobosan bagi peran BPKP sebagai auditor Presiden yang tidak lagi berpikir dalam kerangka mikro dan sektoral namun berpikir secara makro dan lintas sektoral terhadap masalah strategis. Dengan rekomendasi strategis diharapkan BPKP mampu mengawal pembangunan agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa output pengawasan adalah laporan hasil pengawasandanrekomendasi strategis merupakan outcome (hasil).Laporan hasil pengawasan dinilai belum sesuai dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Menurut Lembaga Administrasi Negara(2004), outcomeadalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah/efek langsung. Maka rekomendasi strategis tidak tepat jika merupakan outcome karena bukan keluaran pada jangka menengah, tapi merupakan hasil langsung dari penugasan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan peran BPKP sesuai PP 60/2008 yang meliputi lintas K/L/Pemda dan kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan lain dari Presiden, maka sangat penting untuk menjadikan rekomendasi strategis sebagai output dari kegiatan pengawasan BPKP. Rekomendasi strategis bisa disimpulkan sebagai saran perbaikan BPKP dalam laporan kepada PresidenMenteriPimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota, atau Pimpinan Korporasi Negara  terhadap masalah strategis guna meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian atas implementasi Kebijakan/Program prioritas nasional.

Rekomendasi strategis ini terdiri dari rekomendasi nasional yaitu rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Korporasi Negara  dengan indikator output berupa Laporan Nasional K/L/BUMN. Sedangkan rekomendasi regional adalah saran perbaikan BPKP yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan BUMD dengan indikator output berupa Laporan Regional. Selain itu, juga terdapat output rekomendasi strategis dari kegiatan yang bersifat sektoral baik di BPKP Pusat maupun perwakilan.

Yang menjadi fokus rekomendasi strategis di tingkat  nasional adalah keselarasan kebijakan dengan program untuk mencapai tujuan (outcome) pembangunan, yangmelibatkan serangkaian penugasan mulai dari pembuat kebijakan sampai penerapan program dan kegiatan di lapangan. Dalam hal ini kedeputian mempunyai peran Rendal,memegang peranan penting untuk mengelola pelaksanaan penugasan strategis dengan penugasan dukungan yang dilakukan oleh perwakilan BPKP. Aktivitas penentu rekomendasi strategis di tingkat nasional adalah penyusunan pedoman, diseminasi pedoman, pemantauan, konsolidasi laporan, kompilatif program dan audit dukungan.BPKP Perwakilan menghasilkan rekomendasi regional untuk masukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala BUMDterhadap masalah strategis regional, melalui serangkaian penugasan survey, evaluasi, audit, bimbingan teknis, dan konsolidasi program.

Peraturan Dirjen Anggaran No. 2/2010 menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan output tersebut. Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan tiga hal yaitu indikator kinerja, evaluasi kinerja, dan standar biaya.Rekomendasi strategis sebagai output memerlukan standar biaya yang merupakan alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian. Biaya standar yang ditentukan dengan realistis akan mendorong pelaksanaan pekerjaan secara efektif, karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan.Penentuan Standar Biaya Keluaran dimulai dengan identifikasi output, penentuan aktivitas strategis yang menjadi landasan output, dan menentukan sumber daya (resources) yang dipakai dari aktivitas tersebut.

Mengingat fungsi dan manfaat dari Standar Biaya Keluaran yang sangat penting, untuk itu diharapkan Kepala BPKP dapat mengusulkan penetapan SBK kepada Kementerian Keuangan terkait output pengawasan BPKP, sehingga mengarahkan manajemen pada pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif. Dengan penetapan SBK terhadap masalah strategis yang menjadi prioritas, menjadikan BPKP lebih selektif dalam memilih penugasan, mengidentifikasi apakah sesuai dengan domain BPKP yaitu PP 60/2008 dan Inpres  No. 4 / 2011 dan sesuai dengan target output yang telah ditetapkan.


Share