Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

14.043 - Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral

Program lintas sektoral dari sudut pandang pengawasan dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana kerja yang melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP selain BPKP karena keterbatasan kewenangan. Pengawasan yang yang bersifat mikro dan sektoral seharusnya lebih dilaksanakan oleh APIP atau inspektorat masing-masing kementerian/lembaga dan daerah yang saat ini menjadi semakin profesional sebagai hasil pembinaan yang diberikan oleh BPKP. Pengawasan BPKP harus mencapai tingkatan yang lebih strategis, yang bersifat kinerja, yaitu pada akuntabilitas atas outcome dan impact. Pengawasan BPKP tersebut seharusnya mencakup hal-hal yang lebih bersifat makro, yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas program pembangunan yang bersifat lintas sektoral.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengidentifikasi peran BPKP dalam pengawasan terhadap program lintas sektoral, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BPKP dalam melakukan pengawasan lintas sektoral, dan menjelaskan bagaimana penetapan sasaran pengawasan BPKP terhadap program lintas sektoral.

Dengan menggunakan studi literatur yang terkait dan hasil wawancara kepada beberapa narasumber, diperoleh simpulan sebagai berikut:

  1. Pengawasan yang dilakukan BPKP selama ini belum sepenuhnya mengerucut terhadap program lintas sektoral, melainkan baru sebatas kegiatan sektoral yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/pemda yang tergabung dalam suatu program lintas sektoral.

  2. BPKP masih perlu meningkatkan peran pengawasan di luar pengawasan keuangan yang bersifat sektoral. Dalam konteks pengawasan ini BPKP berhubungan langsung dengan penanggung jawab/koordinator program dan bersinergi/berkoordinasi dengan APIP/inspektorat K/L/Pemda yang terkait dalam program lintas sektoral.

  3. Sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap program lintas sektoral tentunya yang telah memenuhi kompetensi yang sesuai untuk itu, memiliki pemahaman mengenai RPJMN, dan memiliki kejelian untuk melakukan analisis lintas sektoral.

  4. BPKP berperan sebagai pemberi peringatan dini (early warning system) bagi Presiden, Menteri, Pimpinan Lembaga maupun Kepala Daerah dengan memanfaatkan konsep manajemen risiko untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi titik-titik kritis penghambat dalam pencapaian target/sasaran suatu program.

  5. Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Outcome program lintas sektoral yang ingin dicapai tercermin dari sasaran dan target program lintas sektoral yang menjadi indikator outcome tersebut. Penetapan sasaran/target program oleh pemerintah seharusnya telah memperhatikan/menggunakan database pencapaian/kondisi target outcome yang relevan dan selalu dimutakhirkan, namun masih diperlukan suatu pengujian untuk memperoleh suatu keyakinan yang memadai.

  6. Fungsi pengawasan BPKP sebaiknya dimulai sejak saat penyusunan program lintas sektoral, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pada akhir periode program tersebut dilakukan evaluasi terhadap capaian keberhasilan program dengan membandingkan realisasi terhadap target output dan outcome-nya. Hasil evaluasi oleh BPKP diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyusunan rencana program prioritas dalam RPJMN/D periode selanjutnya.

  7. Tools yang digunakan BPKP dalam pengawasan program lintas sektoral adalah evaluasi yang berpatokan kepada target/sasaran/tema prioritas dalam RPJMN sebagai kriteria evaluasi dan membandingkan dengan capaian/hasil program.

  8. BPKP berperan sebagai koordinator dalam sinergi pengawasan terhadap program lintas sektoral sedangkan APIP/Inspektorat dari K/L/Pemda sebagai mitra kerja yang melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan sektor di K/L/Pemda masing-masing.

  9. Komitmen antar kedeputian dan perwakilan BPKP yang terlibat dalam pengawasan program lintas sektoral untuk berkoordinasi dan bersinergi sangat diperlukan dalam pengawasan lintas sektoral.

Dalam melaksanakan pengawasan atas program lintas sektoral, Pimpinan BPKP perlu merencanakan pengawasan terhadap program lintas sektoral periode RPJMN tahun 2015 – 2019 dalam kebijakan pengawasan BPKP; mengarahkan prioritas pengawasan oleh BPKP terhadap program lintas sektoral kepada program prioritas nasional yang menjadi isu di masyarakat; menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan APIP/Inspektorat K/L/Pemda yang terkait dalam program prioritas/lintas sektoral; mewujudkan koordinasi yang solid antar kedeputian dan perwakilan yang terkait dalam pengawasan program lintas sektoral; mengembangkan SDM pada ilmu pandang strategis dan makro maupun ilmu untuk mengukur kinerja makro; memperhatikan titik kritis, permasalahan/risiko yang menghambat kemungkinan tercapainya target nasional atas program lintas sektoral.

 

 


Share