13.090 Kajian Dukungan Proyek Infrastruktur Dengan Skema KPS Di Indonesia

          Kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) telah menjadi suatu alat untuk memenuhi kebutuhan  penyediaan  infrastruktur  di  negara-negara  maju.  Kerjasama  ini  dapat menciptakan  sinergi  yang  berasal  dari  kelebihan  masing-masing  pihak  dalam melaksanakan  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Pemerintah  mendapatkan memperoleh modal atau investasi, layanan, inovasi yang efisien dari pihak swasta, tanpa  pemerintah  kehilangan  kontrol  atas  kepentingan  publik  yang  tetap  harus dilindungi.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  negara  maju  telah  mencapai  ‘maturitas’ pengelolaan  KPS  dan  telah  memiliki  infrastruktur  ekonomi  dan  keuangan  yang mendukung proyek KPS.

          KPS telah terbukti sulit untuk diimplementasikan di banyak negara. Alasan utama untuk ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan institusi, proses, dan prosedur untuk  bisa  membentuk  proyek-proyek  KPS.  Kurang  berkinerja  baiknya  suatu institusi  di  banyak  negara  tercermin  dalam  beberapa  hal  seperti  panjang  dan berlarut-larut  negosiasi  antara  mitra  publik  dan  swasta,  lambatnya  mencapai kesepakatan  perjanjian,  kurangnya  fleksibilitas    dalam  pembagian  risiko,  dan pembatalan banyak proyek dengan semua pemborosan yang dihasilkan.

          Pemerintah Indonesia telah mengalami berbagai macam bentuk KPS dan di berbagai sektor.  Pada  tahapan  awal  KPS  berkembang  sesuai  dengan  inisiatif  dari  masing-masing aktor  yang  ada  di  pemerintah  yang  bertindak  sebagai Government Contracting  Agency  (GCA). Saat  itu  tidak  ada  regulasi  yang  memayungi  kegiatan KPS. Akibatnya KPS muncul dari berbagai institusi dan tidak memiliki pola tertentu dalam pengembangannya. Sangat sulit untuk memetakan keberadaan KPS saat itu, ada dimana, jalannya bagaimana. Ada proyek KPS yang berhasil dan lebih banyak proyek  KPS  yang  gagal  dan  bahkan  ada  kecenderungan  kolusi,  korupsi  dan nepotisme  (KKN)  dalam  proses  perjalanannya  yang  merugikan  negara.  Termasuk juga  tuntutan  dari  mitra  swasta  ke  arbritrase  internasional  yang  mengharuskan pemerintah atau BUMN membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar.

          Belajar  dari  pengalaman  pemerintah  telah  mulai  mengembangkan  regulasi  yang memfasilitasi  KPS.  Perpres  67 tahun  2005  sebagai  titik  awal rezim  KPS  yang  lebih tertata dan terkoordinasi. Pada tahap ini negara mengembangkan lembaga-lembaga yang  diperlukan,  misalnya  unit  KPS  di  Bappenas,  promosi  dengan  mengadakan pameran  melalui  BPKM,  membentuk  lembaga  keuangan  untuk  mendukung  KPS seperti  PT.  SMI  dan  PT.  PII  di  Kementerian  Keuangan,  serta  meningkatkan pengetahuan dan keahlian KPS para penyelenggara negara di K/L/ Pemda. Hanya disayangkan aspek pengawasan yang juga merupakan bagian dari tata kelola yang baik  baik  penyelenggaraan  KPS  nampaknya  belum  dimasukkan  dalam  reformasi regulasi dan kelembagaan KPS tadi.

          Apa yang dihasilkan dari perubahan tersebut diatas antara lain: munculnya promosi KPS melalui infrastructure  summit sejak tahun 2005,  PPP Book sejak  tahun 2009, dan proyek-proyek  yang  mulai  ditenderkan  kepada  swasta.  Disisi  lain  aturan  tersebut juga  memunculkan  sektor-sektor  infrastruktur  yang  bisa  mendapatkan  dana  dari korporat,  seperti  sektor  migas,  sektor  telekomunikasi,  sektor  pelabuhan  (wilayah tertentu),  sektor  jalan  toll  (ruas  tertentu).  Namun  tidak  kurang  juga  proyek-proyek yang  belum  bisa  berjalan  karena  berbagai  hambatan  di  lapangan,  yang  disebabkan kebijakan  pemerintah  yang  belum  mendukung  perkembangan  infrastruktur  sektor tertentu (distribusi gas dan pelabuhan) dan masyarakat yang belum dilibatkan sejak awal kegiatan KPS.

          Untuk  itu  perlu  dilakukan  kajian  yang  menyeluruh  tentang  implementasi  KPS  di lapangan, sekaligus  menguji  Perpres  67  tahun  2005  dengan  perubahannya  dalam memfasilitasi proyek-proyek KPS, apa kelemahannya dan apa kelebihannya. Sementara kajian ini dilakukan untuk memberikan bahan kajian dan referensi tentang penyediaan infrastruktur dengan skema KPS di Indonesia, sejarah dan perkembangan serta tantangannya.