Perubahan  dibidang  akuntansi  pemerintahan  tersebut  memerlukan  beberapa tahapan waktu yang tidak singkat, sampai diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Penyelenggaraan  SAP berbasis  akrual  juga  dilaksanakan  secara  bertahap  dan ketentuan  lebih  lanjut mengenai  penerapannya  perlu  diatur  tersendiri  dengan peraturan  menteri. Faktor  persiapan  pemerintah,  dalam  hal  ini  pemerintah daerah,  tentunya  menjadi sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Untuk itu, kajian ini dilakukan dalam rangka memperoleh  gambaran  bagaimana pemerintah  daerah  mempersiapkan  diri untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Untuk mengetahui gambaran persiapan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka terlebih dahulu dikumpulkan  data  melalui  kuesioner  dan  wawancara  dengan  responden  tentang  kondisi  pada  pemerintah  daerah  saat  ini.  Dari  data  yang  diperoleh, digunakan metode analisis deskriptif berdasarkan tanggapan atas pertanyaan–pertanyaan dalam kuesioner yang menggunakan skala likert dan  penyimpulan jawaban  responden  atas  kuesioner  menggunakan  “mode,”  yaitu  berdasarkan jawaban yang terbanyak. Adapun pemilihan sampel dilakukan secara acak. Dari jumlah  populasi  sebanyak  539  pemerintah  daerah,  diambil  sebagai  sampel sebanyak  42  pemerintah  daerah.  Sedangkan  dari  237  orang  responden  yang dikirimi  kuesioner,  sebanyak  130  orang  (55%)  telah  mengembalikan  dan menjawab pertanyaan dalam kuesioner tersebut.

Untuk    mengukur    persiapan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berbasis akrual menggunakan  pendekatan  ROCCIPI (RULE, OPPORTUNITY, CAPACITY, COMMUNICATION, INTEREST, PROCESS, IDEOLOGY)  yang  dipandang  tepat  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai persiapan  organisasi  atas  suatu  kebijakan  baru.  Hasil  kajian menunjukkan terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dari sisi substansi yang tercakup dalam PP Nomor 71  tahun  2010. Meskipun  pada  umumnya  para  pelaksana  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  SAP berbasis  akrual  tersebut  dapat  memahami  substansi,  namun substansi  tersebut bukan  hal  mudah  untuk  dipahami.  Pengetahuan  dan keterampilan serta jumlah staf/personil maupun dukungan teknologi informasiyang dimiliki pemerintah daerah juga masih terbatas.

Kondisi  ini  terjadi  terutama  disebabkan,  disamping  perilaku/tanggapan pemerintah  daerah  yang  hanya  sekedar  mentaati  peraturan,  juga  karena lamanya  proses  pembuatan  petunjuk  teknis  SAP  berbasis  akrual,  khususnya dari  kementerian  dalam  negeri,  serta  persiapan  pemerintah  daerah  belum dimonitor dan/atau dievaluasi sejak dini oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut menyebabkan  tingkat  persiapan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual masih rendah sehingga penerapan akuntansi berbasis akrual  pada  tahun  2015  pada  instansi  pemerintah  berpotensi  tidak  dapat tercapai.

Namun demikian, terdapat hal-hal yang positif dari pemerintah daerah terkait persiapan  dalam  penyelenggaraan  SAP  berbasis  akrual,  yaitu  sebagian  besar pemerintah daerah sudah mendapatkan sosialisasi dan pemerintah  daerah berpendapat bahwa dengan adanya pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi akan berdampak positif bagi penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan  kajian  ini  disarankan  kepada  Pimpinan  BPKP  hal-hal  sebagai berikut :

1. Menyusun  pedoman  teknis  maupun  modul  pelatihan  penyelenggaraan akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual,  yang  materinya  berdasarkan    PSAP, dan mengintensifkan  pemberian  sosialisasi,  pendidikan  dan  latihan  serta bimbingan  teknis,  sehingga  para  pelaksana  di  pemerintah  daerah  dapat memahami substansi SAP berbasis akrual.
2. Mempercepat proses penyempurnaan aplikasi SIMDA yang telah disesuaikan dengan SAP berbasis akrual, agar dapat segera digunakan oleh Pemda.
3. Memberi  masukan  kepada  kementerian  dalam  negeri  dan  kementerian keuangan  agar  menyusun  mekanisme monitoring  dan/atau  evaluasi  atas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah  dengan  melibatkan  APIP,  termasuk  mempertimbangkan  untuk menerapkan  sistem  penghargaan  dan/atau  sanksi  bagi  pemerintah  daerah yang  dapat  mendorong  terlaksananya  akuntansi  pemerintahan  berbasis akrual yang segera.