Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

13.080 - Peran BPKP dalam Implementasi KPS di Indonesia

     Kerja  sama/Kemitraan  Pemerintah  dengan  Swasta  (KPS)  adalah  kerja  sama  yang dilakukan  oleh  pihak  pemerintah  dengan  pihak  swasta  untuk  memelihara, membangun,  mengoperasikan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka  memberikan layanan  publik  kepada  masyarakat.  Dalam  Perpres  67  Tahun  2005  jo.  Perpres  56 tahun  2011,  juga  dinyatakan  bahwa  KPS  untuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana (infrastruktur)  tersebut  dilakukan  melalui  penjanjian  kerja  sama  atau  melalui pemberian izin pengusahaan (konsesi).

     Agar  publik  dapat  diyakinkan  bahwa  proyek  KPS  memiliki  kredibilitas  tinggi, dilaksanakan  secara  cermat,  transparan,  dan  objektif  dalam  seluruh  proses pengambilan  keputusannya,  maka  diperlukan  peran  auditor  baik  ekstern  maupun intern  untuk  dapat  memberikan  keyakinan  memadai  apakah  proyek  KPS  dapat mencapai tujuannya, berkeadilan dalam berbagi risiko antara pemerintah dan pihak swasta,  serta  mempertimbangkan  jangka  waktu  proyek  yang  biasanya  adalah panjang (di atas 20 tahun).

     Pengawasan terhadap proyek KPS oleh BPKP selama ini pada umumnya dilakukan setelah mengalami hambatan pelaksanaan, baik dalam pelaksanaan pembangunannya maupun dalam pelaksanaan operasionalnya. Sedangkan pengawasan intern  di  tahap-tahap awal  dan  implementasi  proyek  KPS  masih minim. Absennya aspek pengawasan intern dalam proyek KPS tersebut menguatkan pandangan bahwa ke  depan diperlukan pengawasan intern yang dapat  mengawal kepentingan  negara  atau  publik  di  Indonesia,  berdaya  tahan dan  berdaya  ingat panjang, dengan memperhatikan risiko-risiko dalam proyek KPS.

    Peran  auditor  intern  pada  masa  kini  sebagaimana  didorong  oleh  the  Institute  of Internal Auditors (IIA) adalah memberikan keyakinan memadai tentang  pencapaian tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  assurance dan  consulting  pada  ranah  governancerisk   management,   dan   controls.   Memperhatikan   uraian   tersebut   di   atas,   serta  mencermati  pentingnya  peran  auditor  terutama  auditor  intern  pemerintah,  dalam hal  ini  BPKP  sebagai  lembaga  audit  pemerintah  yang  besar,  untuk  dapat memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian tujuan penyediaan infrastruktur dalam bentuk proyek KPS di dalam negeri, maka perlu dicari tahu apa saja peran yang dapat dijalankan BPKP dalam kaitannya dengan penyelenggaraan proyek KPS dan seberapa jauh peran tersebut dapat dilakukan oleh BPKP.

    Manfaat dari kajian ini adalah diperolehnya suatu kejelasan tentang peran apa yang dapat  dijalankan  BPKP  dalam  hal  implementasi  proyek  KPS  di  Indonesia, memberikan masukan kepada pimpinan BPKP terkait peran yang dapat dijalankan tersebut  agar  mempersiapkan  segala  sesuatunya  bagi  terlaksananya  peran  BPKP terkait KPS,  serta  memperluas  cakupan  peran  yang  belum  dijalankan BPKP dalam hal proyek KPS di Indonesia.

    Pendekatan dalam kajian ini adalah kualitatif, sifat kajiannya deskriptif,  dalam hal ini  peneliti  mengumpulkan  data  dari  responden  dan  peraturan  dan  kemudian dikembangkan teorinya. Analisis diarahkan kepada data kualitatif berupa permasalahan KPS di Indonesia, peran apa saja yang berpotensi bagi BPKP, peran yang  selama  ini  telah  dijalankan  BPKP, serta  peran  yang  belum  dijalankan  dan masih berpotensi untuk dapat dikembangkan.

    Kajian  ini  mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar  responden  baik  dari  instansi terkait  pengelolaan  KPS  maupun  pejabat  struktural  dan  fungsional  di  lingkungan BPKP  dan  APIP  lainnya  belum  benar-benar  paham  mengenai  KPS.  Hal  ini erupakan  konsekuensi  dari  fakta  bahwa  kerja  sama  pemerintah  dengan  swasta sangat  beragam  jenis,  istilah,  maupun  cakupannya.  Berdasarkan  kajian  literatur, hasil  kajian  ini  mengungkapkan  bahwa  belum  terdapat  definisi  tunggal  mengenai KPS.  Selain  itu,  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  mendefinisikan  KPS dalam  Perpres  Nomor  56  tahun  2011  sebagai  kerja  sama  penyediaan  infrastruktur antara  pemerintah  dengan  swasta,  sehingga  mempersempit  jenis  kegiatan/ proyek/ program  yang  perlu  dijadikan  obyek  pengawasan  BPKP.  Selain  itu  kajian ini mengungkapkan bahwa terdapat risiko-risiko tidak tercapainya tujuan KPS yang pada umumnya dan dalam jangka panjang merugikan kepentingan pemerintah.

    Karena  kegiatan/proyek/program  KPS  pada  umumnya  melibatkan  dana  yang besar, bersifat lintas sektoral, melibatkan banyak pihak dan rawan terhadap potensi kerugian pada pemerintah, maka BPKP perlu melakukan pengawasan akuntabilitas pengelolaan  keuangan  negara  dengan  menjalankan  peran  pengawasan  (assurance) dan konsultansi/pembinaan (consulting) terhadap proyek/kegiatan/ program KPS. BPKP mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap KPS berdasarkan wewenang  sesuai  PP  60  tahun  2008  dan  kewenangan  lainnya  untuk  melakukan pengawasan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara  (pengertian  keuangan negara pada UU Keuangan Negara).

     Kendala yang dihadapi auditor di lapangan dalam melaksanakan tugas terkait KPS, baik  itu  berupa assurance maupun consulting antara  lain  adalah  terbatasnya kewenangan BPKP, kurangnya/keterbatasan SDM baik jumlah maupun keahlian/kompetensi yang  dimiliki,  dan  keterbatasan  dari  obyek/proyek  KPS-nya antara lain keterbatasan dokumen yang dapat diakses, ketersediaan data dari obyek, kesulitan bertemu dengan pejabat dari obyek.

    Peran BPKP yang bisa dilakukan terkait Pengawasan  KPS  dan  sejauh  mana  peran tersebut  dapat  dijalankan  adalah:  evaluasi,  audit,  review  dalam  berbagai  bentuk kegiatan baik KPS atau kerja sama lainnya dan konsultasi dalam bentuk melakukan kajian  atas  permintaan,  pemberian  nasihat,  pemberian  saran  dan  masukan,  serta asistensi.

    BPKP  dapat  berperan  pada  tiap  tahap  KPS  mulai  perencanaan,  persiapan  proyek, transaksi, manajemen kontrak, masa operasi, hingga saat penyerahan ke pemerintah dari sisi manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola KPS. Sampai dengan saat dilakukan kajian belum dilakukan pemetaan lengkap mengenai proyek KPS baik yang tunduk pada Perpres No. 67/2005 atau yang telah digantikan dengan  Perpres  No.  56/2011, maupun  yang  tunduk  pada  peraturan  lainnya,  di seluruh  Indonesia.  Di  samping  itu, dalam  Perpres  Nomor  67/2005  jo.  Perpres Nomor  56/2011  belum  tercantum  tentang adanya  pengawasan.  Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Pengadaan Badan Usaha dalam rangka Perjanjian Kerja.

 


Share