Di United States, fraud telah dilakukan sejak penjajahan dimulai. Fraud yang banyak  diketahui  dilakukan  pada  tahun  1616  di  Jamestown,  Virginia  oleh Captain  Samuel  Argall  seorang  deputi  gubernur.  Captain  Argal  dituduh mengambil uang investor di perusahaan Virginia. Menurut buku : Stealing from America, dalam periode dua tahun kepemimpinan Argal di Jamestown, seluruh tanah  milik  publik  hilang.  Selama  periode  perang  Amerika,  fraud  menjadi  hal yang umum sehingga legislatur mengakui membutuhkan aturan baru. Salah satu fraud yang paling terkenal terjadi pada pemerintah United States yaitu penipuan dalam  pengadaan  perlengkapan  Union  Army.  Respon  pemerintah  federal  atas kasus tersebut adalah dengan mengeluarkan False Claims Act pada bulan Maret Tahun 1863, yang menilai bahwa korupsi perang menyebabkan kerusakan ganda dan untuk kesalahan tersebut akan dikenakan denda $2,000.  

Pertanyaan  yang  sering  timbul,  mengapa  manusia  melakukan  fraud?  atau dalam  konteks  di  Indonesia  melakukan  korupsi,  mengapa  pejabat  penting dengan  kedudukan  dan  penghasilan  yang  tinggi  justru  terlibat  dalam  tindak pidana korupsi?. Jawaban sederhananya adalah corruption atau fraud by need, by greed, and by opportunity (korupsi karena kebutuhan, karena serakah dan karena ada peluang).

Fraud  (Korupsi)  di  Indonesia  telah  memasuki  tahap  yang  sangat  kompleks, dan  telah  melanda  seluruh  lapisan,  mulai  dari  masyarakat,  pelaku  bisnis,  dan terutama  pemerintahan,  bahkan  mulai  dari  tingkat  yang  paling  rendah  hingga tingkat yang lebih tinggi. Korupsi seolah-olah telah menjadi sistem di negeri ini, telah  mengakar  bahkan  telah  menjadi  cara  hidup  sehari  hari.  Semua  institusi termasuk yang dibentuk untuk menghambat korupsi dan kolusi ditengarai telah melakukan praktik-praktik Korupsi dan Kolusi. Sungguh relatif sulit menemukan anggota  pemerintahan  yang  terbebas  dari  cengkeraman  tersebut. Korupsi  menjadi seperti  candu  yang  memabukkan,  tidak  saja  bagi  birokrat  di pemerintahan, tetapi juga dihampir semua badan usaha milik negara, pengusaha bahkan masyarakat pada umumnya. Korupsi  di  Indonesia  semakin  sulit  dicegah  dan  diberantas  secara  tuntas karena banyak yang saling berkaitan satu sama lain, sangat rumit, kompleks dan parah. Bahkan  tindak  pidana  korupsi  yang  meluas  dan  sistemik  ini  juga digolongkan sebagai  pelanggaran  hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi masyarakat. Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  dapat digolongkan  sebagai  kejahatan biasa  melainkan  telah  menjadi  suatu  kejahatan yang  luar  biasa.  Dengan  demikian, upaya  pemberantasan  korupsi  tidak  dapat lagi dilakukan dengan cara biasa, melainkan harus dengan cara-cara yang luar biasa. Di  Indonesia,  di  saat  kita  dituntut untuk  melakukan  upaya  yang  luar  biasa tersebut,  sangat  banyak  orang  yang  tidak peduli  dibandingkan  dengan  yang peduli  terhadap  masalah  pemberantasan  korupsi. Kepedulian  terlihat  sangat menonjol  pada  pihak  lembaga  swadaya  masyarakat yang  bergerak  dalam kegiatan  anti  korupsi,  namun  keberadaannya  masih  kurangbmemadai  dan menggigit untuk membangunkan masyarakat turut serta dalam pencegahan danbpemberantasan  korupsi.  Fakta  menunjukan  bahwa  pelaku  korupsi  justru semakin merajalela  tanpa  kenal  takut  atau  sungkan.  Nilai  kerugian  karena korupsi  sudah  mencapai milyaran,  bahkan  trilyunan  rupiah  dan  kemudian diparkir di negara lain.