Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

13.059 - Kesiapan Kompetensi dan Kuantitas SDM BPKP dalam Penugasan Konsultansi PBJ

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan aturan pengadaan barang dan jasa (PBJ) guna menunjang pelaksanaan tugas instansi pemerintah.Sampai saat ini,masih sering terjadi penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sejumlah kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN/BUMD,  yang antara lain disebabkan oleh pengelola PBJ (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadan Barang, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Barang) yang belum memiliki sertifikat PBJserta pengetahuan yang memadai tentang peraturan PBJ.

Kondisi yang ada tersebut memerlukan adanya dukungan konsultasi dan bimbingan dari pihak yang berkompeten, seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) atau pun BPKP. Selama ini BPKP telah memberikan konsultasi atas PBJ kepada berbagai instansi pemerintah dan BUMN/BUMD. Peran pemberian konsultasi ini dilakukan sesuai dengan peran BPKP sebagai auditor intern sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi permintaan konsultasi PBJ dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, BPKP perlu menyiapkan kompetensi maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM) BPKP yang memadai.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan kajian tentang sejauh mana kesiapan kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia BPKP dalam memberikan jasa konsultasi PBJ. Kajian ini difokuskan  kepada problematika yang ingin dijawab,yaitu:

  1. Jenis konsultasi PBJ apa saja yang dibutuhkan oleh klien (kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD)?
  2. Jenis konsultasiPBJ apa saja yang bisa diberikan  oleh BPKP?
  3. Bagaimana kesiapan kompetensi dan kuantitas SDM BPKP saat ini dalam memenuhi kebutuhan  klien untuk konsultasi  PBJ?
  4. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi dan kuantitas SDM BPKP dalam memenuhikebutuhan klien untuk konsultasi  PBJ?

Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan persepsi responden atas kuesioner yang disampaikan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber antara lain LKPP, Biro Perencanaan Pengawasan BPKP, dan Biro Kepegawaian BPKP. Responden adalah pegawai pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau BUMN/BUMDyang mewakili unit kerja masing-masing sebagai klien serta pegawai pada unit kerja BPKP Pusat dan Perwakilan sebagai individu pemberi jasa konsultasi PBJ.

Dari hasil kajian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kebutuhan klien terhadap jasa konsultasi meliputi hampir seluruh aspek PBJ. Jenis jasa pemberian konsultasi PBJ yang diinginkan meliputi advis, pendampingan, dan pemberian diklat atau workshop.
  2. Pemberian jasa konsultasi PBJ oleh BPKP telah dilaksanakan oleh sebagian besar unit kerja BPKP, baik di Pusat maupun Perwakilan. Kegiatan konsultatif ini meliputi pemberian advis, diklat, pendampingan,atau pun kegiatan lainnyakepada klien. Pemberian konsultasi PBJ ini telah sesuai dengan kebutuhan klien namun jumlah pemberian advis relatif masih rendah jika dibandingkan dengan kegiatan konsultasi lainnya dan keinginan klien. Fungsi dan peran BPKP sebagai konsultan PBJ ini tidak bertentangan atau over-lapping dengan tugas pokok LKPP mengingat peran BPKP dalam memberikan jasa konsultasi PBJ hanya sebatas memberikan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum. Hal ini berbeda dengan LKPP yang pendapatnya dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum.
  3. Dari jumlah tenaga BPKP sekitar 6.043 orang, pegawai BPKP yang memiliki sertifikat PBJ ada sebanyak 1.280 orang atau 21,18% dari jumlah seluruh pegawai BPKP baik di kantor pusat maupun perwakilan. Jumlah ini cukup memadai untuk memberikan konsultasi PBJ, baik kepada Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD/BLUD, atau pun Kementerian/Lembaga.  Namun demikian, jika diberlakukan Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dan Angka Kreditnya yang menyebutkan bahwa yang dapat menjadi konsultan PBJ haruslah mempunyai jabatan Pengelola PBJ/Ahli Madya, golongan IV/b, maka BPKP terancam mengalami kekurangan tenaga yang dapat memberikan konsultasi PBJ mengingat hanya 178 orang atau 2,95% yang memenuhi syarat.
  4. Pola pembinaan SDM BPKP untuk kegiatan pemberian jasa konsultasi PBJ meliputi kegiatan diklat teknis PBJ dan diklat audit PBJ, namun belum meliputi diklat TOT dan diklat pendukung seperti komunikasi, konsultasi, dan psikologi bagi pemberi jasa konsultasi PBJ. Berdasarkan persepsi responden, tingkat kepuasan klien terhadap SDM BPKP dalam konsultasi PBJ cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu  pengetahuan terbaru tentang PBJ, pengalaman dalam pelaksanaan PBJ, penyelesaian tugas secara tepat waktu, dan kewajiban menjaga kerahasiaan.

Kajian ini menyarankan kepada Kepala BPKP menugaskan/ menginstruksikan kepada para pejabat eselon 1 dan 2 agar:

  1. Meningkatkan kegiatan pemberian advis PBJ dalam rangka meningkatkan peran konsultatif BPKP. Peningkatan peran tersebut dimungkinkan mengingat pemberian advis PBJ membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan kegiatan konsultasi lainnya.
  2. Dalam rangka pembinaan SDM BPKP: menambah dan mempersiapkan pegawai BPKP dengan pangkat golongan IV/b sebagai tenaga konsultan PBJ yang handal dalam rangka antisipasi pemberlakuan ketentuan persyaratan konsultan PBJ sesuai peraturan yang berlaku
  3. memberikan diklat tambahan bagi pegawai pemberi jasa konsultasi PBJ dengan materi yang berhubungan dengan komunikasi dan konsultasi serta  TOT bagi pengajaran dan pelatihan PBJ.

 


Share