13.053 - Sertifikasi Certified Government Loan Auditor

Agar dapat memenuhi keyakinan secara memadai (reasonable assurance) dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri(PHLN), diperlukan peran auditor untuk melakukan kegiatan assurance (audit) terhadapPHLN. Pengetahuan tentang PHLN yang dibangun banyak diperoleh dari pengalaman. Jika dikaitkan dengan profesi dalam hal ini profesi audit, audit terhadap pinjaman (loan) dan hibah (grant) juga memerlukan keahlian khusus, seperti halnya audit forensik, audit lingkungan, audit keuangan, audit manajemen, dan sebagainya. Sedangkan audit PHLN selama ini dilakukan oleh auditor yang belum memiliki sertifikat khususuntuk melakukan audit atas pengelolaan PHLN(loanauditor).

Berkaitan dengan sertifikasi untuk loan auditor atau Certified Government Loan Auditor tersebut menimbulkan pertanyaan kajian:apakahauditor PHLN perlu mendapatkan sertifikat khusus; bagaimana proses sertifikasi khusus auditor PHLN; pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan oleh kandidat CGLA; dan lembaga apa yang dapat melakukan proses sertifikasi CGLA?

Untuk menjawab hal tersebut, kajian ini berupaya mencari jawabannya dengan menganalisis data, baik yang data kuantitatif dan maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil survei terbatas yang dilakukan kepada parapihak pemangku kepentingan atas pengelolaan PHLN.Kajian ini bersifat studi kasus dan dimaksudkan untuk merumuskan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penerapan sertifikasi CGLA.

Hasil kajian menyimpulkan bahwakepentingan sertifikasi CGLAdalam pelaksanaan audit PHLN belum merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk saat ini,dengan beberapa pertimbangan:

• Pengelolaan fiskal dan utang Indonesia relatif semakin baik memperoleh peringkat oleh S&P dari BB –  menjadi BB serta oleh JCRA dan Fitch, Indonesia telah dimasukkan dalam kategori investment grade.
• Secara rasio terhadap total produk domestik bruto, utang pemerintah Indonesia cenderung menurun.
• Kepentingan sertifikasi CGLA memerlukan kesepakatan bersama parapemangku kepentingan PHLN, antara lain: BPK, BPKP, Itjen kementerian/lembaga, pihak donor, Ditjen PU Kemenkeu, dan executing agency.
• Kompetensi CGLA di bidang akuntansi dan audit saja masih belum bisa menjadi alasan bahwa CGLA memiliki kekhasan dan berbedadengan pelaksanaan audit keuangan lainnya.

Atas simpulan tersebut, instansi pengawas yang akan melakukan audit PHLN perlu mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

• Memprioritaskan auditor yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan audit PHLN didalam penyusunan/penentuan tim audit PHLN.
• Memberikan pembekalan di bidang pengelolaan PHLN dengan narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman di bidang PHLN.Menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan berkaitan dengan pelaksanaan audit PHLN.