13.051 - Risk Based Planning di BPKP

Konsep risk based planning atau disingkat RBP merupakan perencanaan yang memperhitungkan atau mempertimbangkan risiko atas rencana kegiatan yang telah dibuat, yang tercermin dalam bentuk prioritas-prioritas mulai dari rencana kegiatan berisiko tinggi sampai dengan rencana kegiatan berisiko rendah. RBP juga mempertimbangkan respon-respon atas risiko-risiko tersebut, dalam arti jika terjadi hambatan atau terealisasinya ancaman terhadap rencana yang telah dibuat. Dalam konteks risk based planning, risiko-risiko yang teridentifikasi dapat mengganggu pelaksanaan perencanaan harus didokumentasikan dan secara spesifik dibuatkan juga respon risiko yang akan diambil oleh manajemen   

Salah satu tools yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mewujudkan manajemen risiko yang efektif, adalah indikakor risiko kunci (Key Risk Indicators/KRIs). KRIs adalah suatu peristiwa atau hal tertentu yang memberikan indikasi terjadinya suatu peristiwa risiko. KRIs dapat berfungsi sebagai early warning system bagi manajemen bahwa kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko semakin meningkat. KRIs dirancang untuk mendukung pimpinan dalam mengantisipasi kecenderungan potensi kejadian risiko sehingga mereka dapat secara proaktif mengoreksi/menyesuaikan strategi sebelum atau dalam merespon kejadian risiko.

Konsep perencanaan secara umum jika dibandingkan dengan konsep atau literatur tentang RBP,  sebagai berikut:

• Konsep RBP sudah lebih spesifik dan eksplisit menyebutkan ketidakpastian dan risiko dalam tahapan perencanaan.
• Yang juga membedakan adalah dokumentasi terukur dalam bentuk daftar risiko sampai dengan respon dan kendali terhadap risiko tersebut.
• Jika perencanaan pada umumnya lebih difokuskan pada apa yang akan dilakukan (goals and objectives) dan bagaimana mencapainya berupa tindakan-tindakan tertentu (what and how), maka pada perencanaan berbasis risiko, selain tentu saja harus mempertimbangkan what and how, fokusnya lebih pada apa yang akan menghambat rencana pencapaian tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk menangani potensi hambatan tersebut (risks and responses).

BPKP sebagai instansi pengawasan terbesar di Indonesia sampai saat dilakukannya kajian ini belum sepenuhnya mengimplementasikan risk based planning dalam proses perencanaan pengawasannya. Dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan maupun Kerangka Acuan Pengawasan (KAP/KF1) belum sepenuhnya berdasarkan pada risk based planning. Identifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul baru sebatas pada tahap diskusi, belum dituangkan dalam suatu dokumentasi tertulis yang menuangkan risiko-risiko apa saja yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan pencapaian target sebagaimana yang telah direncanakan.

Berkenaan dengan implementasi risk based planning di BPKP, kami menyarankan kepada Pimpinan BPKP, dan unit kerja yang berkaitan :

1. Untuk mengimplementasikan sepenuhnya risk based planning dalam proses penyusunan perencanaan pengawasan di BPKP.
2. Dalam proses RBP agar melibatkan juga seluruh perwakilan BPKP dengan memperhatikan permasalahan yang timbul dalam proses operasionalisasi perencanaan dari pusat.
3. Dilakukannya koordinasi antar seluruh rendal dalam menyusun KF1 untuk kantor perwakilan guna menghindari terjadinya penumpukan penugasan pada waktu yang bersamaan.
4. Melakukan pemantauan/review terhadap operasionalisasi RBP, dan melakukan tindakan/penanganan perbaikan yang tepat dan segera terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.
5. Dokumentasi atas kegiatan RBP dan manajemen risiko menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan, termasuk memantau risiko-risiko berkaitan dengan implementasi rencana yang telah ditetapkan. Salah satu alat pantau yang dapat digunakan adalah Key Risk Indicators (KRIs) yang perlu dikembangkan lebih lanjut baik di pusat maupun perwakilan. Hal tersebut akan lebih efektif jika dibentuk tim khusus yang merupakan gabungan unsur Biro Renwas dan Rendal, serta perwakilan yang dapat dilakukan dalam bentuk workshop atau pelatihan (diklat) tentang RBP dan KRIs.
6. Dalam PP 60 tahun 2008 disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan agar mempertimbangkan risiko. Hal ini berarti termasuk pula dalam hal keputusan untuk perencanaan. Oleh karena itu konsep RBP sebenarnya dapat mendukung pelaksanaan SPIP di BPKP.