Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

13.048 - Klasifikasi Hasil Pengawasan BPKP Untuk Peran Consulting

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,BPKP sebagai auditor intern pemerintah, telah banyak melaksanakan tugas-tugas consulting, seperti kegiatan asistensi/pendampingan/bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan. Peran consulting BPKP lainnya seperti pendampingan reviu laporan keuangan, permintaan pendapat atas permasalahan klien serta jasa peningkatan kompentensi pegawai klien.  Hal tersebut sejalan dengan  yang dikemukakan dalam dalam buku Internal Auditing: Assurance & Consulting Services (IIA, 2009, p.15-5—7) yangmenjelaskan bahwa jasa-jasa consultingberisi aktivitas-aktivitas yang lingkupnya luas sesuai dengan kebutuhan manajemen.Jasa-jasa ini dapat disusun untuk memecahkan permasalahan-permasalahan khusus yang menjadi perhatian manajemen senior dan menurut sifat dasarnya dapat berupa councel/advisory, educational, dan/atau fasilitatif.

Semakin meningkatnya permintaan atas jasa consulting, dapat lebih meningkatkan peran BPKP sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan. Saat ini BPKP telah menatausahakan hasil pengawasan peran assurance nya dalam aplikasi teknologi sistem informasi manajemen hasil pengawasan (SIM HP)  tahun 2004, yaitu  penatausahaan informasi hasil pengawasan yang dimulai dari Laporan Hasil Audit (LHA) terbit sampai temuan pemeriksaan tuntas ditindaklanjuti.  Pengelolaan terhadap informasi laporan hasil pengawasan BPKP secara menyeluruh sangat diperlukan baik untuk peran assurance maupun peran consulting, sehingga BPKP mempunyai informasisecara lengkap  tentang hasil pengawasannya. Apabila tidak dilakukan pengelolaan terhadap informasi hasil pengawasan consulting, hal tersebut akan menyulitkan dalam penyusunan laporan yang akan disampaikan kepada stakeholders BPKP yaitu presiden/menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah.  Sehubungan dengan hal  tersebut diatas, tim Puslitbangwas BPKP akan  melakukan penelitian yang berhubungan dengan klasifikasihasil pengawasan BPKP untuk peran pengawasan sebagai consulting.

Tujuan penelitian ini adalah untukmenjawab permasalahan mengenai diperolehnya daftar lima aspek klasifikasi hasil pengawasaan BPKP untuk peran consulting, yaitu tujuan pengawasan, sasaran pengawasan, hasil (output) hasil pengawasan, permasalahan atau kendala yang ditemukan terkait pencapai tujuan pengawasan, dan saran untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskritif dengan cara membandingkanperan consulting berdasarkan teori, literatur, danketentuan dengan hasil pengawasan BPKP untuk peran consulting. Hasil penelitian ini berupa daftar lima aspek klasifikasi hasil pengawasan BPKPuntuk peran consulting untuk185 kegiatan pengawasan yang dirangkum  menjadi 90 jenis kegiatan pengawasan.

Disamping itu dari hasil penelitian terungkap bahwaberagamnya penamaan kegiatanpengawasandan tujuan pengawasan  yang sejenis. Tidak semua kegiatan pengawasanmenginformasikan tujuan, sasaran dan hasil (output) pengawasan dalam laporan hasil pengawasannya. Untuk jasa nasihat, informasi hasil pengawasan berupa hasil kajian/pemberian pendapat/pemberian bahan pertimbangan/penilaian atas persoalan permasalahan yang dihadapi klien, sesuai dengan permintaan klien. Tindak lanjut dari informasi hasil pengawasan atau penyelesaian permasalahan yang disampaikan kepada klien menjadi tanggung jawab klien.Untuk  jasa peningkatan kompetensi pegawai klien, kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi, workshop, menjadi  nara sumber, namun tidak semua laporan kegiatan pengawasan tersebut memuat informasi mengenai jumlah peserta, waktu pelaksanaan kegiatantest. Untuk jasa fasilitasi terdapat beberapa jenis informasi hasil pengawasan yaitu berupa produk seperti tersusunnya laporan keuangan, tersusunnya kebijakan akuntansi, berupa penjelasan tahapan pelaksanaan jasa fasilitasi atau terpetakannya permasalahan klien.

Sehubungan dengan itu kami menyarankan agar pimpinan BPKP membuat kebijakan pengelompokan kegiatan pengawasan consultingyang sejenis, sekaligus menetapkan tujuan dan sasaran hasil pengawasannya. Hal tersebut untuk memudahkan pengelolaan database hasil pengawasan. Setiap laporan hasil pengawasan memuat tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dicapai dari kegiatan pengawasan, sehingga informasi output kegiatan pengawasan sejalan dengan tujuan dan sasaran pengawasan. Laporan hasil pengawasan untuk jasa peningkatan kompetensi pegawai klien memuat materi yang disampaikan, jumlah peserta dan waktu penyelenggaraan kegiatan. Demikian juga untuk jasa peningkatan kompetensipegawai klien yang dilaksanakan hasilnya diinformasikan bersamaan dengan hasil jasa fasilitasi.

 


Share