Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

12.1037 - Kebutuhan dan Pengelolaan Informasi Pimpinan BPKP

 

Isu bisa digambarkan sebagai masalah, peristiwa/fakta/kebijakan yang dapat diperdebatkan atau mempresentasikan adanya kesenjangan dari suatu kondisi atau peristiwa baik di dalam maupun di luar organisasi yang memerlukan solusi atau keputusan. Selain itu, isu dapat juga mempresentasikan suatu peristiwa positif yang memberikan nilai bagi organisasi. 

Isu akan selalu muncul dan berkembang karena era informasi memberi peluang untuk tereksposenya isu tersebut.  Isu memiliki siklus dari awal kemunculannya hingga tahap krisis. Isu muncul dan berkembang ketika ada perubahan, disharmoni, atau ketidaksesuaian antara lingkungan atau pengharapan publik dengan organisasi yang menjadi titik balik (turning point) bagi pihak manajemen organisasi untuk secara proaktif mengidentifikasi untuk kemudian merespon isu dan menjadikannya keuntungan atau manfaat bagi organisasi. Isu yang muncul dan tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi krisis.

Berkenaan dengan hal itu, BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah harus dapat menjadi lembaga terdepan yang menyediakan informasi sekaligus memberikan nilai tambah berupa solusi atas isu-isu strategis, terutama yang berada dalam lingkupakuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Rumusan isu yang dikembangkan untuk kebutuhan informasi Pimpinan BPKP tentunya memiliki keunikan selaras dengan peran BPKP, terutama yang berada dalam ranah akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Informasi ini akan  dikelola, untuk kemudian disampaikan sebagai masukan dan rekomendasi dini kepada stakeholders BPKP.

Dari kajian ini diperoleh gambaran tentang kriteria dasar yang didukung dengan dimensi  untuk mengenali, menganalisis, dan menetapkan informasi terkait current issue stratejik yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan informasi bagi pimpinan BPKP. Kriteria isu meliputi: (a) aktual, (b) kekhalayakan, (c) problematik, dan (d) kelayakan. Kriteria aktual dapat dikaitkan dengan dimensi tingkat kepastian dan kejelasan isu, durasi isu, sifat kekinian dari isu, tingkat pengenalan publik dan kemungkinan dapat diprediksinya suatu isu, serta tingkat kesegeraan suatu isu harus direspon. Kriteria kekhalayakan berkaitan dengan cakupan isu, dimensi geografis, dan aspek yang terkait dengan isu (sosial, ekonomi, dan sebagainya). Kriteria problematik dapat dilihat dari kompleksitas masalah yang terkandung dalam suatu isu, tingkat konflik yang ditimbulkan, serta besaran dampak dari isu yang muncul. Dan yang terakhir, kriteria kelayakan dapat dihubungkan dengan dimensi berupa kepentingan dari pembuat keputusan yang akan menangani isu, keterkaitan dengan area peran BPKP, serta kemampuan untuk mengendalikan isu.

Pelaksanaan pengelolaan isu memerlukan suatu sikap atau perilaku setiap individu di dalam organisasi tanggap terhadap isu yang berkembang, memiliki kemampuan analisis, mampu memberikan solusi, dan menginformasikan kepada shareholders dan stakeholders organisasi. BPKP perlu menciptakan dan menumbuhkan individu yang bekerja berbasis pengetahuan (knowledge worker). Knowledge worker dapat tumbuh dan berkembang dengan sarana knowledge management (KM). KM Menjadikan keunggulan kompetitif organisasi dengan organisasi lainnya. Bentuk konkrit penerapan adalah mengembangkan strategi organisasi berbasis pengetahuan.

Kajian ini juga menguraikan berbagai hal tentang proses manajemen isu sebagai satu set prosedur yang membantu organisasi mengelola isu-isu yang menjadi perhatian publik. Aspek-aspek penting yang berperan dalam manajemen isu adalah adanya prosedur dan komponen pendukung manajemen isu. Prosedur manajemen isu merupakan rangkaian dari proses identifikasi, analisis, pilihan strategi perubahan, program penanganan, dan evaluasi hasil. Sementara komponen pendukung manajemen isu terdiri dari kebijakan, peran kepemimpinan dan kultur organisasi serta sumber daya yang dibutuhkan. 


Share