Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

12.1039 - Konten Laporan Hasil Pengawasan Berkala BPKP

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) yang dilakukan BPKP merupakan peran utama BPKP dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Rangkuman informasi secara menyeluruh atas pelaksanaan tugas pengawasan dan peran BPKP tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan BPKP yang disampaikan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah dan presiden. Saat ini penyajian informasi dalam laporan tersebut mengacu kepada empat perspektif/kerangka kerja akuntabilitas, yaitu: (a) akuntabilitas pelaporan keuangan; (b) akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset; (c) akuntabilitas pewujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih; dan (d) akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral, sebagaimana diatur dalam  Peraturan Kepala BPKP Nomor 1511/IP/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah dan Presiden.

Tujuan kajian ini adalah untukmenjawab permasalahan mengenai bagaimana pelaporan yang seharusnya atas hasil pengawasan yang telah dilakukan BPKP terkait dengan kualitas akuntabilitas empat perspektif akuntabilitas tersebut.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggali teori/literatur yang berkaitan dengan empat perspektif akuntabilitas tersebut.

Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa konten hasil pengawasan BPKP yang terdapat dalam Laporan Hasil Pengawasan BPKPTahun 2011 yang telah disampaikan kepada presiden dan gubernur, memperlihatkan bahwa:

  1. Penetapan ukuran kualitas empat perspektif akuntabilitas yang ada sesuai Perka 1511/IP/2011 belum sepenuhnya memadai dan masih perlu tambahan penyempurnaan sebagai berikut:
  • Untuk ukuran kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan yang ada baru memuat  opini BPK yang diperoleh kementerian/lembaga/pemda,sehinggamasih diperlukan tambahan ukuran ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan guna meningkatkan pemanfaatan atas laporan tersebut.
  • Sedangkan untuk ukuran kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset  yang ditetapkan dalam Perka BPKP, adalahadanyacost saving dari upaya penyelamatan keuangan negara, peningkatan penerimaan negara yang diperoleh dari kegiatan optimalisasi PNBP, hasil monitoring penyerapan anggaran, dan perkembangancost saving. Seharusnya kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset  dapat dilihat/dinilai  dari:  1) Pencapaian tujuan kegiatan Menteri Keuangan selaku BUN dalam pengelolaan kas dan sebagai pengguna Bagian Anggaran Pembiayaan Perhitungan (BAPP), yaitu: adanya efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan  dari kegiatan tersebut, 2) Opini BPK atas audit atas kewajaran laporan keuangan kegiatan BUN, 3) Ketepatan waktu penyampaian laporan arus kas dan laporan  keuangan masing-masing kegiatan, 4) Pencapaian tujuan pengelolaan BMN/BMD.
  • Kemudian, untuk ukuran kualitas kepemerintahan yang baik dan bersih yang digunakan adalah hasil survei IPK, Indeks Integritas Pelayanan Publik, dan adanya penyelamatan uang negara.  Seharusnyaukuran  kualitas akuntabilitas kepemerintahan yang baik dan bersih berupa implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola manajemen pemerintah, yaitu prinsip  akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kepastian hukum, prinsip efisien efektif, prinsip partisipasi, prinsip adil dan prinsip responsif, serta implementasi parameter-parameternya dalam pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai perumus kebijakan, fungsi pemerintah sebagai pelayan publik, dan fungsi pemerintah sebagai pengelola anggaran.
  • Selanjutnya ukuran kualitas pengelolaan program lintas sektoral yang digunakan adalah efisiensi, efektivitas dan kehematan pelaksanaan program. Menurut hasil kajian ini, ukuran kualitas tersebut belum cukup memadai untuk menggambarkan kualitas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral. Seharusnya kualitas akuntabilitas  pengelolaan program lintas sektoral menggambarkan keefesienan, keefektifan, dan kemanfaatan pengelolaan program lintas sektoral  secara menyeluruh  mulai dari  perencanaan program, pelaksanaan program sampai dengan pertanggungjawaban program.
  1. Terdapat hasil-hasil pengawasan yang belum diklasifikasikan secara tepat dalam perspektif kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
  • Kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan,yaitu: (1) penyusunan dan penyampaian laporan kinerja (LAKIP) yang merupakan bentuk lain dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, dan (2) penyusunan dan penetapan APBDyang merupakan bagian dari tahapan perencanan pembangunan nasional. Kedua hasil pengawasan tersebut juga belum termasuk di tiga perspektif akuntabilitas lainnya.
  • Kualitas akuntabilitas kebendaharaan umum negara,yakni mencakup: (1)optimalisasi penerimaan negara (OPN) atas pajak dan bea cukai yang merupakan bagian akuntabilitas Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dalam rangka pelaksanaan fungsi administrasi perpajakan dan fungsi administrasi kapabeanan, (2) perhitungan penghematan pengeluaran negara merupakan wewenang dan tanggungjawab kementerian/lembaga dalam pelaksanaan anggaran selakupengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, verifikasi advance payment DAK dan monitoring pelaksanaannya, reviu penggunaan dana sarana dan prasarana (DSP), terkait dengan pelaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN/Kuasa BUN yang berfungsi sebagai  pengawas keuangan.Berdasarkan hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut diatas tidak terkait dengan peningkatan kualitas akuntabilitas  kebendaharaan umum negara dan bahkan  tidak dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari keempat perspektif akuntabilitas keuangan negara tersebut. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan adanya tambahan perspektif kualitas akuntabilitas untuk menampung kekurangan tersebut.
  • Kualitas akuntabilitas perwujudan iklim bagi kepemerintahan yang baik dan bersih, mencakup: (1) Pendampingan proses pengadaan BMN/BMD,(2) Hasil pengawasan untuk pencegahan KKN melalui upaya preventif-edukatif, pemberantasan KKN melalui upaya represif, dan pemberian keterangan ahli adalah dalam rangka penegakan hukum atau peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendampingan pengadaan BMN/BMD sebaiknyalebih tepat dimasukkan dalam kategori/kelompok akuntabilitas kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset.
  • Selanjutnya dalam hal kualitas akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral yang telah dilaksanakan dan dilaporkan dalam laporan hasil pengawasan adalah mengenai tahap pelaksanaan program. Padahal kualitas pengelolaan program  seharusnya meliputi semua kegiatan mulaidari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyarankan kepada Pimpinan BPKP untuk meminta dilakukan peninjauan ulang mengenai dimensi/perspektif kualitas akuntabilitas yang terdapat dalam Perka 1511/IP/2011, agar konten laporan hasil pengawasan berkala benar-benar dapat menggambarkan peran BPKP dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Disamping itu, perlu dirumuskan kembali kebijakan pengawasan dan penyusunan rencana pengawasan BPKP  yang lebih relevan untuk mendukung peningkatan kualitas perspektif akuntabilitas yang ditetapkan. Untuk lebih sempurnanya laporan hasil pengawasan berkala BPKP dimasa yang akan datang, hendaknya segera dilakukan penelitian  lebih lanjut mengenai dimensi/perspektif akuntabilitas yang dapat mengakomodasi informasi hasil pengawasan BPKP secara keseluruhan, sesuai dengan kebijakan dan rencana pengawasan BPKP yang telah dirumuskan.


Share