Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

12.0803 - Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja pada BPKP

 

Penerapan PBK di BPKP dipandang belum sepenuhnya menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, dan belum dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan dan meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaransehingga menimbulkan pertanyaan: Bagaimana penggunaan standar kinerja, standar biaya dan indikator kinerja serta bagaimana permasalahan dalam implementasinya; Apa penyebab dan dampak dari permasalahan pada proses perencanaan dan penganggaran di BPKP; serta Faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan PBK di BPKP?

Untuk menjawab hal tersebut, kajianini berupaya mencari jawabannya dengan menganalisis data,baik yang data kuantitatif dan maupun data kualitatif yang diperoleh dari hasil survei yang dilakukan secara random sampling terhadap unit-unit baik di Pusat maupun Perwakilan, mengidentifikasi dokumen sertadiskusi dengan Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Perencanaan Pengawasan.Kajian inibersifat studi kasus serta merekomendasikan langkah-langkah untuk pembaharuan/perbaikan atas kebijakan penerapan PBK di BPKP.

Kajian menemukan bahwa penganggaran berbasis kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan di BPKP yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran serta kelemahan organisasinya. Hasil kajian menyimpulkan bahwa:

  • Standar kinerja dan standar biaya belum sepenuhnya digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Terjadinya inkonsistensi antara Renstra, PKP2T, Tapkin, dan RKA. Indikator yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja unit kerja Dasar pengalokasian anggaran kurang rasional.
  • SBK kurang valid untuk digunakan sebagai kriteria efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di unit kerja.

Atas simpulan tersebut, BPKP dapat melakukan pembaharuan/perbaikan atas kebijakan penerapan PBK dengan cara:

  • Menyusun dan menetapkan standar maupun proses dalam rangkaian pengukuran kinerja;
  • Menetapkan indeks wilayah atau indeks unit kerja;
  • Merumuskan kembali proses perencanaan dan penganggaran; dan
  • Melakukan perubahan struktur organisasi pelaksana fungsi perencanaan dan penganggaran. 

<!--EndFragment-->


Share