Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

12.0801 - Implementasi Standar Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Tahun 2012

 

Sejak tahun 2012 diberlakukan secara efektif kebijakan baru yaitu penerapan satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor (dikenal dengan sistem fullboard, fullday, dan halfday) untuk perjalanan dinas yang besifat konsinyering. Ketentuan tersebut sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2009, dengan beberapa kali penyesuaian tarif uang saku, namun belum dilaksanakan secara konsisten.

Pemberlakuan kebijakan tersebut dilatar belakangi oleh fenomena banyaknya PNS yang melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (di hotel) dengan menggunakan satuan biaya perjalanan dinas, yang sebenarnya dapat dilakukan di dalam kantor.

Untuk mengurangi kecenderungan pelaksanaan rapat/pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di hotel-hotel, Pemerintah menyesuaikan (menurunkan) uang saku kegiatan tersebut menjadi paling tinggi Rp115.000 per hari, dari paling tinggi Rp450.000, dengan menghapus unsur uang transpor lokal dan memindahkan uang makan ke kelompok biaya akomodasi.

Implementasi kebijakan tersebut di berbagai kemeterian negara/lembaga perlu dikaji dengan mengemukakan problematika sebagai berikut: Bagaimanakah implikasi penerapan ketentuan satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor tersebut di kementerian negara/lembaga? Dalam hal terdapat problematika sebagaimana tersebut di atas menunjukkan adanya implikasi yang signifikan, bagaimanakah solusi dan rekomendasi yang dapat dikemukakan?

Manfaat kajian ini adalah untuk mengidentifikasi implikasi penerapan ketentuan satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor dan uang sakunya, serta mengidentifikasi solusi untuk mengatasi implikasi tersebut.

Output kajian berupa satu buah laporan hasil kajian. Struktur laporan hasil kajian secara garis besar terdiri dari: pendahuluan, studi literatur, metodologi, hasil kajian, simpulan dan saran.

Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan metode pengumpulan data: wawancara dan kuesioner, reviu dokumentasi dan studi literatur.

Kajian menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

  • Pada umumnya responden telah memahami substansi peraturan tentang kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.

  • Peraturan tentang kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor ini telah diterapkan secara konsisten di kementerian negara/lembaga dalam tahun 2012.

  • Pada umumnya responden menyadari bahwa uang saku perjalanan dinas bukan merupakan unsur penambah penghasilan. Namun kenyataan yang terjadi selama ini sering kali terdapat sisa uang saku perjalanan dinas yang dapat dibawa pulang ke rumah dan menjadi tambahan penghasilan untuk keluarga (take home pay). Kondisi ini menimbulkan harapan dan membiaskan pemahaman responden bahwa uang saku perjalanan dinas bukan merupakan unsur penambah penghasilan.

  • Secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan ini mengalami resistensi (penolakan) dari responden.

  • Penerapan peraturan ini menimbulkan terjadinya penurunan motivasi. Hal ini disebabkan responden pelaksana kegiatan belum menyadari sepenuhnya bahwa uang saku SPPD bukanlah merupakan bagian dari penghasilan PNS.

  • Penerapan peraturan ini tidak mendorong terjadinya efisiensi penggunaan dana APBN. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa jumlah pengeluaran negara per OH (orang-hari) tidak menurun secara signifikan. Responden mempersepsikan bahwa pemberlakuan peraturan ini memiliki implikasi samping berupa meningkatnya penerimaan hasil penjualan jasa perhotelan. Lebih lanjut, pada waktu yang sama bisnis perhotelan menaikkan tarif jasa fullboard-nya.

  • Responden juga mempersepsikan bahwa pemberlakuan peraturan ini tidak berimplikasi secara signifikan pada menurunnya frekuensi kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Hasil kajian ini merumuskan saran sebagai berikut:

  • Agar dilakukan evaluasi ulang terhadap peraturan baru tersebut.

  • Agar penerapan peraturan ini disertai dengan pemberian remunerasi kepada seluruh kementerian negara/lembaga sesuai dengan kinerja, kompetensi dan kompleksitas pekerjaan masing-masing PNS.

  • Agar diidentifikasi dan didefinisikan secara lebih jelas mengenai jenis-jenis kegiatan rapat di luar kantor, serta kegiatan rapat mana yang harus dibiayai dengan sistem fullboard dan mana yang dapat dibiayai dengan sistem SPPD at cost seperti tahun sebelumnya.  

<!--EndFragment-->


Share