Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

10.470 - Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Penerapan SPIP Terkait dengan Hasil Survai PERC

Tujuan kajian untuk mengetahui: hasil survai (Political Economic Risk ConsultancyPERC dalam kaitannya dengan gambaran permasalahan korupsi di Indonesia, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, serta mengetahui bagaimana SPIP dapat mencegah korupsi di Indonesia.

Hasil kajian terhadap laporan PERC sebagai berikut:

  1. IPK Indonesia dari tahun ke tahun (2002–2010) secara magnitude mengalami peningkatan, kecuali pada periode 2009 dan 2010 menurun kembali;
  2. Survai PERC dilakukan terhadap para ekspatriat yang tinggal dan berbisnis di masing-masing negara yang disurvai (16 negara di kawasan Asia-Pasifik), dengan obyek survai masalah political corruption.
  3. Hasil survai PERCtermasuk salah satu sumber data yang digunakan oleh TI dalam menetapkan IPK Indonesia sebesar 2,8 pada tahun 2009 dan berada pada posisi ke-111 dari 180 negara yang disurvai;
  4. Hasil survai PERCyang mengatakan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010 tidak mewakili atau menggambarkan sepenuhnya atau secara menyeluruh buruknya kondisi pelayanan publik di Indonesia, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor/kondisi politik (political corruption) pada saat itu;
  5. Lembaga pemerintah yang menangani perkara TPK belum berfungsi secara optimalkarena pemberantasan TPK yang selama ini dilakukan pada umumnya masih terfokus pada  penindakan/pemidanaan jenis TPK yang berkaitan dengan pasal 2 dan 3  (mengenai kerugian keuangan negara) dan  belum menyentuh  pasal-pasal lainnya dari UU No. 31 Tahun 1999;
  6. Pemberantasan TPK selama ini, belum optimal mencegah timbulnya penyebab mendasar timbulnya TPK, yaitu aspek administrasi, manusia, dan kultural/budaya yang mendorong munculnya prilaku koruptif;
  7. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ruang lingkup, sistim pelayanan, pedoman penyusunan standar pelayanan, tata cara pengikutsertaan masyarakat dan pembayaran ganti rugi belum terbit,padahal dalam Undang-Undang no 25 tahun 2009tentang Pelayanan Publiktelah diamanatkan paling lambat enam bulan sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tersebut harus diterbitkan. Hal tersebut mengakibatkan tertundanyapara penyelenggara pelayanan publik menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik.

Upaya yang perlu dilaksanakan pemerintah untuk menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan pelayanan publik sebagai berikut:

  1. Pemberantasan TPK harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta bersifat edukatif, preventif (SPIP), dan represif;
  2. Menerapkan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
  3. Hasil survai PERC dapat digunakan menjadi salah satu bahan masukan, demikian juga dengan hasil survai lembaga lainnya, dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik;
  4. Segera menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk mempercepat implementasi pelayanan publik yang lebih baik.

 

 


Share