Pusat Penelitan dan Pengembangan Pengawasan

10.579 - Peran Konsultatif BPKP

Tujuan kajian ini adalah mengidentifikasi peran konsultatif (jenis konsultasi) BPKP.

Kajian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut:

  1. Peran konsultatif BPKP didefinisikan sebagai “peran BPKP sebagai pemberi nasihat, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan, serta jasa lainnya yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati dengan pengguna jasa tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, penyelenggaraan SPIP, dan proses tata kelola. Namun, tanggung jawab atas pengelolaan risiko, penyelenggaraan SPIP, dan proses tata kelola tetap ada pada pimpinan instansi pemerintah.”
  2. Berdasarkan jenisnya, jasa konsultasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu peran konsultatif BPKP berupa pemberian nasihat (advisory consulting engagements), pendidikan dan pelatihan (training consulting engagements), fasilitasi (facilitative consulting engagements), dan penugasan campuran (blended engagement).
  3. BPKP belum sepenuhnya melaksanakan peran audit intern secara utuh dalam rangka menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan kegiatan/program, baik lintas sektoral maupun BUN, melalui aspek pengelolaan risiko, penyelenggaraan SPIP dan proses tata kelola, untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh pemerintah (Presiden). Hal tersebut didasarkan antara lain dari Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2009, di mana penyimpulan hasil pengawasan (paradigma  pengawasan) masih beorientasi pada audit tradisional, yang masih terfokus pada temuan-temuan yang dihasilkan, bukan terhadap pemberian nilai tambah dan perlunya peningkatan atas efektivitas proses pengelolaan risiko, penyelenggaraan SPIP, dan tata kelola kepemerintahan, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pada tiga kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengawasan BPKP, yaitu kegiatan lintas sektoral, BUN, dan penugasan lain dari Presiden.
  4. Untuk dapat melaksanakan peran konsultatif BPKP secara efektif dan peran pengawasan intern pemerintah pada umumnya, diperlukan terpenuhinya dan terlaksananya prasyarat yang diperlukan, antara lain Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara; penetapan Menteri Keuangan tentang BUN yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pengawasan oleh BPKP; Kode Etik APIP dan Standar Audit  Intern yang disusun oleh organisasi profesi auditor; Standar Kompetensi Auditor Intern Pemerintah; dan perluasan dukungan dari stakeholders.

Disarankan kepada pimpinan BPKP agar dalam pelaksanaan peran konsultatif BPKP dilakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Dalam  pelaksanaan tugas-tugas konsultatif, proses penilaian (evaluasi) terhadap kegiatan harus dikaitkan dengan tujuan utama pengawasan intern, yakni memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan utama kegiatan lintas sektoral, BUN, dan penugasan lain dari Presiden, melalui pemberian nilai tambah dan perbaikan efektivitas pengelolaan risiko, penyelenggaraan SPIP, dan proses tata kelola;
  2. Dalam pelaksanaan pengawasan ke depan, harus jelas dibedakan antara assurance dan consulting;
  3. Untuk dapat melaksanakan peran BPKP secara efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, segera dipenuhi dan dilaksanakan prasyarat, antara lain berupa:
    1. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara (pasal 58) dan Penetapan dari Menteri Keuangan terkait dengan peran assurance maupun consulting terhadap BUN (pasal 47: 2b);
    2. Adanya Kode Etik APIP yang disusun oleh organisasi profesi auditor (pasal 52);
    3. Adanya Standar Audit Intern, yang meliputi jasa konsultasi yang disusun oleh organisasi profesi auditor (pasal 53);
    4. Standar Kompetensi Auditor untuk menjalankan peran dan tugas-tugas konsultasi;
    5. Adanya Pedoman Telaahan Sejawat secara berkala untuk menjaga mutu hasil audit BPKP (pasal 55), yang disusun oleh organisasi profesi auditor;
    6. Perluasan dukungan dari stakeholders, melalui perluasan kerja sama dalam rangka implementasi peran BPKP.

Share