10.580 - Peran BPKP sebagai Pemberi Assurance

Kajian ini bertujuan mendapatkan gambaran jasa assurance BPKP sehingga memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi jajaran pimpinan BPKP dalam rangka penguatan peran auditor intern BPKP khususnya dalam menjalankan peran assurance BPKP sebagai aparat pengawasan pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan negara.

Dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP mengakui telah mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara. Bentuk dukungan yang diberikan  untuk kelompok jasa assurance di antaranya sebagai berikut: 

BPKP telah melaksanakan pengawasan atas beragam  jenis kegiatan melalui berbagai jenis pendekatan/jasa assurance. Namun, BPKP belum melaksanakan peran audit intern secara utuh dan ditengarai masih terdapat implikasi kinerja pengawasan berupa banyaknya temuan audit yang dihasilkan auditor intern. Artinya, paradigma auditor masih bersifat mengkritisi, belum berperan sebagai mitra kerja yang dapat memberikan solusi perbaikan atas permasalahan yang ditemui ataupun mampu memberikan early warning yang dibutuhkan organisasi dalam meningkatkan kinerjanya. Berkaitan dengan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara, terdapat tiga area kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan BPKP yakni kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden.

Masih terdapat peran assurance yang belum dilaksanakan oleh BPKP secara utuh untuk setiap penugasan.  Peran yang belum dijalankan adalah peran assurance untuk memberi keyakinan memadai dan memberi kontribusi terhadap perbaikan dan nilai tambah terkait proses pengelolaan risiko, proses pengendalian, dan proses tatakelola. Di samping itu, belum ada kesamaan pemahaman (keseragaman) berkaitan dengan pengelompokkan setiap penugasan berdasarkan kegiatan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan Negara, seperti penugasan yang telah dijalankan oleh masing-masing unit teknis, terdapat perbedaan pengelompokkan menurut Laporan Hasil Pengawasan yang dikeluarkan oleh Pusinfowas, Laporan LAKIP dari masing-masing kedeputian, dan juga Laporan LAKIP BPKP.

Hal yang disarankan dari hasil kajian, adalah sebagai berikut:

1. Dalam  menjalankan fungsinya sebagai APIP yang melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara (kegiatan lintas sektoral, kebendaharan umum negara, dan kegiatan lain atas penugasan Presiden) melalui jasa assurance dengan beragam jenis jasa assurance sebaiknya diarahkan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan risiko (risk management), penyelenggaraan  SPIP (control), dan proses tata kelolanya (governance process) dapat dijalankan secara efektif;
2. Selaras dengan makin meluasnya obyek pengawasan dan sifat penugasan yang strategis serta pentingnya pemenuhan shareholder/stakeholder BPKP sebaiknya penyampaian hasil pengawasan lebih fokus kepada pemberian nilai tambah dan perbaikan efektivitas ketiga aspek tersebut, yaitu pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan proses tata kelola, serta perlunya upaya peningkatan secara terus-menerus untuk merubah paradigma auditor BPKP sebagai mitra kerja, bukan sebagai “watchdog”;
3. Untuk dapat melakukan perannya sesuai PP No 60Tahun 2008, sebaiknya dipenuhi prasyarat antara lain:
   1. Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara dan Penetapan dari Menteri Keuangan terkait dengan peran Assurance maupun Consulting terhadap BUN;
   2. Adanya Kode Etik APIP yang disusun oleh organisasi profesi auditor;
   3. Adanya Standar Audit Intern, yang meliputi Jasa Konsultasi yang disusun oleh organisasi profesi auditor;
   4. Standar Kompetensi Auditor untuk menjalankan peran dan tugas-tugas konsultasi;
   5. Adanya Pedoman Telaahan Sejawat secara berkala untuk menjaga mutu hasil audit BPKP yang disusun oleh organisasi profesi auditor;
   6. Perluasan dukungan dari stakeholders, melalui perluasan kerja sama dalam rangka implementasi peran BPKP.